SORONG, detikgo.com – Seorang warga sipil bernama Timotius Rumpaidus diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota TNI di Kampung Warmon, Klalin 6, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (28/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIT. Peristiwa tersebut memicu kecaman dari keluarga korban dan tokoh adat yang mendesak agar kasus ini diusut secara transparan.
Insiden itu disebut terjadi di tengah memanasnya persoalan yang sebelumnya mencuat terkait aksi protes warga terhadap aktivitas CV Prima Papua. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan dugaan adanya praktik jual beli BBM bersubsidi jenis biosolar secara ilegal serta dugaan pencemaran lingkungan. Saksi LM yang mengaku berada di lokasi kejadian, menuturkan bahwa sekitar tujuh anggota TNI bersenjata mendatangi rumah Timotius Rumpaidus.
“Awalnya mereka datang mencari Kakak Timo. Saya bilang beliau masih tidur, lalu saya membangunkannya. Setelah itu beliau keluar menemui mereka,” ujar LM kepada wartawan.
Menurut saksi LM, sesaat setelah korban keluar dari rumah, terjadi adu mulut yang kemudian berujung pada perkelahian. Dalam situasi tersebut terdengar suara tembakan.
“Mereka menembak kaki kiri bagian tumit bawah, lalu melepaskan tembakan ke udara. Kakak Timo berteriak bahwa dirinya ditembak. Setelah itu mereka pergi menggunakan mobil POMAL dan sebuah Toyota Hilux berwarna putih. Kami langsung membawa korban ke rumah sakit,” katanya.
Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka tembak pada bagian kaki dan menjalani penanganan medis.
Peristiwa ini mendapat reaksi keras dari Kepala Suku Biak Kabupaten Sorong, Moses Adadikam. Ia mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat tersebut dan meminta agar pimpinan TNI turun tangan.
“Kami mengutuk keras tindakan ini. Kami meminta Panglima TNI segera memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penembakan yang terjadi di Klamin 6. Jika terbukti bersalah, para pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Moses.
Ia juga meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Papua Barat Daya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI mengenai kronologi maupun dugaan keterlibatan anggotanya dalam peristiwa tersebut.(dip)
