SULA, detikgo. com – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara angkat bicara menanggapi tidak dibayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoerie oleh pihak manajemen.
Melalui siaran pers yang diterima wartawan https//: detikgo. com, Senin (23/01/2023) disebut, TTP nakes pegawai negeri dan kontrak sudah tidak dibayar selama 15 bulan berturut-turut.
“TPP nakes sudah tidak dibayar selama 15 bulan oleh pihak manajemen perusahaan. Padahal sudah diatur melalui Pergub No. 93 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai,” Ujur Julfikar Hasan sekretaris KP-IPO LMND Malut.
Menurut, Julfikar sejak bulan Agustus Tahun lalu para nakes telah melakukan upaya pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
“Lapor ke Kejati itu, sejak 5 Agustus 2022. Saat ini sudah ditahap penyidikan yang ditangani ADPIDSUS Kejati, upaya para nakes untuk mendapatkan TPP tidak selesai diproses hukum.
Bahkan mereka juga telah melakukan unjuk rasa hingga beberapa kali baik di RSUD maupun di Pemprov Maluku Utara, namun aksi-aksi yang dilakukan para nakes tidak kunjung digubris oleh kedua belah pihak.
Mereka (tenaga kesehatan red) melakukan unjuk rasa sudah berulang kali, sejak bulan Agustus. Baik oleh pihak manajemen Rumah Sakit maupun pemerintah daerah tidak digubris. Mereka hanya janji-janji saja.
Sejak tanggal 24 Desember lalu Gubernur juga sudah bicara dihadapan ratusan nakes di depan Rumah Sakit dan berjanji akan menyelesaikan permasalah utang TPP selama 15 Bulan tersebut, tapi hingga saat ini pernyataan Gubernur tak kunjung direalisasikan.
“Ini akan merugikan banyak pihak. Kalau nakes TPP nya tidak dibayar, akan berimplikasi pada pelayanan kesehatan yang buruk,” tendesnya.
Selain itu tambahnya, beberapa waktu lalu, nakes sempat melakukan aksi nekat dengan melakukan pemboikotan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Chasan Boesoerie agar hak nakes segera dibayar. “Sayangnya, upaya para nakes lagi-lagi berujung kandas.
“Secara detail berapa jumlah TPP nakes yang tidak dibayar selama 15 bulan tersebut, namun menurut hitung-hitungannya, kisaran TPP nakes yang belum dibayar sebesar 45 Miliar.
Angka ini menurut Fikar belum termasuk hutang ke Kimia Farma sebesar 12 Miliar.
Maka untuk itu, LMND secara penuh mendukung apa yang sedang diperjuangkan para nakes dan akan ikut serta memperjuangkan hak para nakes.
Selain itu, ia mengecam pihak manajemen dan Pemprov Malut yang dinilainya tidak manusiawi agar segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak berlarut-larut.
“Kami mendukung penuh dan akan ikut berjuang dengan nakes. Mereka ini tidak manusiawi. Kalau tidak dibayar, ini akan berimbas kepada rakyat miskin yang akan dipersulit saat berobat,” pintanya. (***/ic).
