Wabup Vanda Sarundajang Perjuangkan Program Perumahan, Rusun Nakes Jadi Sorotan

Caption Wakil Bupati Vanda Sarundajang Didampingi Kadis Perkim Minahasa Daudson Rombon Foto Bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si. dan Jajaran Kementerian Perumahan Di Jakarta.(Doc Foto : Ist)

JAKARTA, DETIKGO.COM — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan program perumahan pada 2027. Selain menyelaraskan kebutuhan bantuan hunian bagi masyarakat, Pemkab Minahasa turut mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) bagi tenaga kesehatan.

Caption Wakil Bupati Vanda Sarundajang Saat Melaksanakan Pertemuan Di Kantor Kementerian Perumahan Dan Kawasan Pemukiman di Jakarta.(Doc Foto : Ist)

Upaya tersebut dilakukan Wakil Bupati Kab Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., yang akrab disapa Vasung, melalui kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam kunjungan itu, Vanda Sarundajang diterima Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si. Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Diah Ayu Hartati Listyarini Iswara Akbari, S.H., M.Hum., serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Yudha Rommell Sibero, S.T., M.M.

Caption Wabup Vanda Sarundajang didampingi Kadis Perkim Minahasa Daudson Rombon di Kantor Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Jakarta.(Doc Foto : Ist)

Sinkronisasi Program Perumahan 2027

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa menyelaraskan kebutuhan perumahan di daerah dengan program pemerintah pusat. Koordinasi ini diharapkan dapat membuka peluang dukungan bagi rencana bantuan perumahan yang akan diperjuangkan untuk tahun anggaran 2027.

Pemkab Minahasa memandang koordinasi lintas pemerintahan sebagai salah satu tahapan penting agar usulan daerah dapat dibahas sesuai kebutuhan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Caption : Dirjen Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si.(kanan Depan) Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Diah Ayu Hartati Listyarini Iswara Akbari, S.H., M.Hum., serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Yudha Rommell Sibero, S.T., M.M. (Tengah) Doc Foto : Ist)

Selain bantuan perumahan bagi masyarakat, agenda yang turut dibahas adalah usulan pembangunan rusun untuk tenaga kesehatan. Rencana tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian bagi kelompok tenaga pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.

Rusun Nakes Jadi Salah Satu Usulan

Penyediaan hunian bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan tempat tinggal sekaligus menunjang pelayanan kesehatan di daerah. Namun, realisasi pembangunan rusun tersebut masih memerlukan proses pengusulan, pembahasan, dan tindak lanjut sesuai ketentuan pemerintah.

Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait menjadi langkah awal untuk menyampaikan kebutuhan daerah serta menjajaki kemungkinan dukungan program dari pemerintah pusat.

Caption Wabup Vanda Sarundajang didampingi Kadis Perkim Daudson Rombot serius mengikuti Presentasi di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.(Doc Foto : Ist)

Dalam kunjungan kerja tersebut, Vanda Sarundajang turut didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Daudson Rombon ST

Menunggu Tahapan dan Tindak Lanjut

Pemkab Minahasa berharap komunikasi yang telah dilakukan dapat berlanjut ke tahapan pembahasan yang lebih konkret. Dukungan program perumahan tahun 2027, termasuk usulan pembangunan rusun bagi tenaga kesehatan, diharapkan dapat terus diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.

Meski demikian, hasil kunjungan kerja ini belum dengan sendirinya memastikan persetujuan maupun realisasi program. Kelanjutan usulan tetap bergantung pada proses pembahasan dan ketentuan yang berlaku di tingkat pemerintah pusat.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Minahasa berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan tempat tinggal tenaga pelayanan publik di daerah.(Adv)

DETIKGO.COM | Berita Terkini, Tajam & Terpercaya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *