MANADO, detikgo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mulai mematangkan arah kebijakan fiskal daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan secara disiplin.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
YSK menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang telah disepakati bersama pada 14 Agustus 2026.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Sulut menerapkan tiga pilar utama tata kelola fiskal, yakni kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif. Ketiganya menjadi landasan dalam merespons dinamika ekonomi serta kondisi fiskal, baik di tingkat nasional maupun global.
APBD 2027 Diproyeksikan Rp3,24 Triliun
Dalam rancangan postur RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3.242.800.386.069 atau sekitar Rp3,24 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.043.414.584.637 atau sekitar Rp3,04 triliun.
Adapun pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp41.237.530.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp240.623.331.432.
Meski demikian, Gubernur YSK mengingatkan bahwa postur anggaran tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian, khususnya pada komponen Transfer ke Daerah (TKD).
Hal ini karena alokasi definitif dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), belum ditetapkan secara final.
Karena itu, setelah pemerintah pusat menerbitkan alokasi resmi TKD, struktur RAPBD 2027 harus kembali disesuaikan dalam tahapan pembahasan bersama DPRD.
Untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, Pemprov Sulut telah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan sinergi pendanaan melalui APBN dan pemerintah pusat, serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
Skema tersebut antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperhitungkan secara cermat kewajiban pembayaran cicilan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan keuangan daerah.
Pada Jumat (18/9/2026), Pemprov Sulut dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi dengan predikat Terbaik 1 pada kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.
Prestasi tersebut sekaligus mengantarkan Sulawesi Utara memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp2 miliar.
YSK menyampaikan bahwa pemanfaatan insentif tersebut akan mengikuti petunjuk teknis dari kementerian terkait agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, seluruh komponen pembangunan, serta masyarakat Sulawesi Utara.
Perubahan APBD 2026 Difokuskan pada Program Pro-Rakyat
Sementara itu, terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Gubernur YSK mengapresiasi berbagai saran dan masukan konstruktif dari DPRD Sulut selama proses pembahasan.
Pemprov Sulut juga melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dari sejumlah kegiatan tertentu untuk dialihkan ke program yang dinilai memiliki dampak lebih besar terhadap kepentingan publik.
YSK menegaskan bahwa pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bukan sekadar prosedur formal di atas kertas, melainkan komitmen moral dan amanah rakyat Sulawesi Utara,” tegasnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengawal implementasi anggaran dengan kerja nyata, kedisiplinan, integritas, serta rasa tanggung jawab.
Rapat Paripurna DPRD Sulut tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah, baik untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan pada 2026 maupun mempersiapkan fondasi pembangunan Sulawesi Utara pada 2027.
Di penghujung sambutannya, Gubernur YSK berharap Ranperda APBD 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan. Sementara Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu menopang percepatan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan prinsip disiplin fiskal, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, Pemprov Sulut menargetkan pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.(**/jenny).
