MINAHASA (detikgo.com)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah pada tahun mendatang.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang dihadiri langsung Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Selasa (3/11).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa itu dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua Putri M. Pontororing, S.E., dan Adrie Kamasi, S.H., M.H., serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, insan pers, hingga mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (UNIMA).
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa atas kerja sama serta proses pembahasan yang konstruktif hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, kesepakatan tersebut bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus penganggaran daerah, melainkan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Minahasa ke depan.
Dondokambey menegaskan, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, kapasitas keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Ia pun mengarahkan agar program pembangunan pada 2027 difokuskan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Dondokambey.
Selain menyoroti arah kebijakan pembangunan, Bupati juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kelangkaan maupun kenaikan harga bahan pokok, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dondokambey meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi, melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok dan distribusi bahan pokok di pasar, serta memastikan rantai pasok berjalan lancar.
Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses pembahasan anggaran harus menjadi ruang konstruktif untuk melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut menjadi tahapan penting menuju penyusunan APBD Kabupaten Minahasa 2027.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, Pemkab Minahasa dan DPRD diharapkan semakin solid dalam mengawal setiap kebijakan anggaran, sehingga program pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan anggaran daerah tidak hanya diukur dari besarnya alokasi dana maupun banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari sejauh mana setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan nyata bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Minahasa. (MGP)
ADVERTORIAL
