SANGIHE, detikgo.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmen memperkuat integritas aparatur, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan publik dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Apel Kerja Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Oktober.
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Gelora Santiago, Tahuna, Kamis (01/10/2026), dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johanis E. H. Pilat, S.Sos., M.M., serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” momentum peringatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas aparatur di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dalam sambutan Bupati Kepulauan Sangihe yang dibacakan Pj. Sekda, ditegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin melalui kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan yang adil dan merata hingga ke kampung-kampung, termasuk wilayah kepulauan.
Keberhasilan pemerintah, menurut pesan dalam sambutan tersebut, tidak semata-mata diukur dari laporan administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, setiap perangkat daerah didorong menjalankan tugas secara profesional, disertai pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemkab Tegaskan Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Pelanggaran
Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih turut diperkuat melalui kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran disiplin, penyalahgunaan anggaran, serta penanganan pengaduan yang tidak sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana ditegaskan dalam Edaran Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 700.1/14/2402 tertanggal 23 September 2026.
Penegakan aturan diminta dilakukan secara konsisten dan objektif tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung keterbukaan.
Melalui kebijakan ini, ASN yang bekerja sesuai aturan dan berani menghadirkan inovasi diharapkan memperoleh ruang untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut.
Pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, hingga kapitalaung juga diminta menjadi teladan dalam penerapan disiplin, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Selain upacara dan apel kerja bersama, kegiatan tersebut turut diisi dengan penyerahan sejumlah dokumen kepegawaian, meliputi surat keputusan (SK) pensiun, kenaikan pangkat, serta perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pada kesempatan yang sama, penghargaan diberikan kepada Perpustakaan Kelurahan Tona 1 atas keberhasilannya meraih Juara II Lomba Perpustakaan Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Pemkab Kepulauan Sangihe juga menyerahkan bantuan melalui program TP-BIS Perpustakaan Nasional untuk 19 kampung dan kelurahan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan perpustakaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam bekerja dan melayani, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
