BOLAANG MONGONDOW, detikgo.com – Musim tanam yang ditunggu-tunggu oleh ribuan petani di wilayah Golongan 2 D.I Kosinggolan ternyata membawa kekecewaan. Pasalnya, mereka tidak bisa melakukan penanaman padi seperti biasa karena tidak ada air yang mengalir ke petak-petak sawah mereka.
Menurut keterangan Ketua Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Golongan 2 Alfons Aleng, berdasarkan jadwal Pola Tanam MT 1 seharusnya Januari-Maret 2024 petani di Golongan 2 (BDKn: 26-44 dan BSn: 1-11) sudah bisa menanam padi. Namun hingga saat ini pelayanan air baru sampai di BDKn 36, sementara BDKn 37-44 masih dalam kondisi kering/tidak ada air di saluran.
Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan mengingat tahun 2023 lalu petani sudah harus bersabar untuk tidak melakukan penanaman karena menunggu selesainya proyek Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Kosinggolan Tahap 3. “Kasihan petani di hilir yang sudah 1 tahun menunggu selesainya pekerjaan rehab, sekarang sudah jadwal pelayanan tapi masih juga tidak kebagian air padahal ketersediaan debit air di bendung sekarang ini sangat cukup” ucap Alfons Aleng, Kamis (29/02/2024).
Merujuk pada kondisi ini, maka pada Senin (4/3/2024) diadakanlah rapat di Kantor Pengamat Doloduo. Selain untuk mengetahui penyebab MT 1 Golongan 2 yang saat itu sudah 35 hari belum mendapat pelayanan air sampai hilir (BDKn 37-44), rapat itu pun dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya tanggal 19 Januari 2024 tentang Pemasangan Pintu Utama di Bendung Kosinggolan.
Rapat yang dihadiri oleh Pengamat, Juru, PPA dan POB, Direksi, Kontraktor, IP3A, GP3A dan P3A tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa para pihak terkait yang hadir dalam rapat tersebut akan melaksanakan Inpeksi Jaringan dari hulu bendung hingga hilir (BDKn 44 dn BSn 11) pada keesokan harinya, Selasa (5/3/2024).
Sesuai pantauan http://detikgo.com yang mengikuti langsung pelaksanaan Inspeksi Jaringan dari hulu bendung hingga hilir (BDKn 44 dn BSn 11) pada Selasa (5/3/2024) nampak bahwa kegiatan ini turut dihadiri oleh Pengamat, Juru, PPA dan POB, Direksi, Kontraktor (Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi D.I Kosinggolan Tahap 3), IP3A, GP3A dan P3A.
Dari hasil evaluasi oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Inspeksi Jaringan dari hulu bendung hingga hilir (BDKn 44 dn BSn 11) di Sanggar Tani P3A Budi Kerukunan (BSn 11), terungkap sejumlah fakta dimana Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi melaksanakan Pemeliharaan Rutin Berkala berupa pembersihan penampang basah di sepanjang jaringan irigasi.
Hal ini nampak dari banyaknya gulma Enceng Gondok yang menutupi hampir seluruh jaringan irigasi. Tumpukan sedimen di ruas-ruas yang ada pekerjaan rehabilitasi juga menjadi temuan lainnya.
Terkait hal ini, Ketua Induk Petani Pemakai Air (IP3A) D.I Kosinggolan Suardi Baderan mengatakan, “Kondisi jaringan saat ini telah dipenuhi gulma enceng gondok sementara penampang basah saluran tidak kelihatan lagi. Saluran yg telah dipenuhi Enceng Gondok serta rumput yang sudah sangat banyak di dalam saluran dan tidak pernah lagi dibersihkan menjadi salah satu penyebab sulitnya air mengalir ke hilir. Karenanya, kami mendesak Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara selaku Penanggungjawab Operasi dan Pemeliharaan Jaringan agar segera melakukan pembersihan jaringan” ucap Suardi Baderan, Minggu (17/3/2024).
Lambatnya pelaksanaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi D.I Kosinggolan Tahap 1, 2 dan 3 juga dinilai turut menjadi sumber masalah terganggunya jadwal pelayanan air.
“Lambatnya pelaksanaan pekerjaan rehab ini mengakibatkan beberapa kali penundaan jadwal pelayanan air. Selama ini BWSS I Provinsi Sulawesi Utara dan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Rehab seringkali memohon kepada petani agar bendung dan jaringan dikeringkan untuk mempermudah pekerjaan namun hingga sekarang pekerjaan rehab bendung belum juga selesai. Pekerjaan rehab yang hanya dikerjakan pada beberapa spot tertentu hingga hampir tidak ada perbedaan ruas mana yang sudah dikerjakan dan ruas mana yang belum dikerjakan. Semua berselimutkan gulma dan penampang basah dan terjadi penumpukan sedimen dimana-mana. Tidak ada pembersihan gulma/penampang basah/apalagi sedimen di ruas-ruas yang ada pekerjaan rehab” jelas Alfons, sambil mencontohkan bahwa meskipun dalam 1 ruas dengan panjang 1000 meter, namun yang direhab hanya 100 meter, sementara sisanya 900 meter dibiarkan terbengkalai.
Ia pun mengatakan bahwa banyak usulan prioritas oleh petani, Juru/PPA, dan pengamat kepada Konsultan Perencana/BWSS I Provinsi Sulawesi Utara saat perencanaan, namun pada pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diusulkan.
Selain tidak dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin Berkala oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara dan pelaksanaan proyek Pekerjaan Rehabilitasi D.I Kosinggolan Tahap 1, 2, dan 3, persoalan tidak adanya pelayanan air di hilir disebabkan oleh kesalahan di internal petani.
Berdasarkan sejumlah laporan, tidak adanya pelayanan air di wilayah Golongan 2 (hilir) disebabkan karena adanya pengambilan air secara liar atau tanpa izin (pencurian air) oleh petani Golongan 1 di BDKn: 14, 15, 16, 17, 19 dan 20; serta kurangnya disiplin petani Golongan 2. Sejumlah petani bahkan diketahui mengatur pintu air sendiri tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, GP3A Golongan 1 akan mengumpulkan semua P3A-nya untuk rapat menegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan. Sementara itu, GP3A golongan 2 sudah menegaskan dalam rangka menertibkan organisasi, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Juru/PPA.
Dalam rapat evaluasi usai pelaksanaan Inspeksi Jaringan dari hulu bendung Selasa (5/3/2024) lalu, Suardi Baderan mengatakan bahwa Pola Tanam D.I Kosinggolan Tahun 2024 yang belum mendapatkan SK Bupati mengakibatkan Komisi Irigasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait hal ini, pihaknya berencana untuk segera menghadap Pj. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit agar SK Pola Tanam D.I Kosinggolan Tahun 2024 dapat segera disahkan.
Ia pun berencana untuk menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk melaporkan semua persoalan D.I Kosinggolan.
Dengan melakukan upaya tersebut, ia berharap berbagai persoalan petani D.I Kosinggolan ini dapat diselesaikan sehingga petani di D.I Kosinggolan dapat kembali melakukan penanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka.
