“Jangankan liburan ke luar negeri atau ke disco seperti klaim Pak Presiden, untuk hidup sehari-hari saja kami sulit. Beras mahal, tapi petani tak sejahtera karena biaya produksi tinggi.”
(Petani Perkebunan Seribu, Bolmong)
BOLAANG MONGONDOW, detikgo.com – Bayangkan jika anda memiliki sumber air melimpah, namun keran dan selangnya tersumbat total. Itulah realita di Perkebunan Seribu, Desa Ponompiaan, Kecamatan Dumoga, Bolaang Mongondow (Bolmong).
Di saat wilayah lain dilanda kekeringan, warga di sini justru duduk di atas air berlimpah dari Bendungan Pusian. Namun, air itu tak mengalir maksimal ke sawah karena jaringan irigasi yang mati suri.
Lumpur setebal lutut yang nyaris mencapai permukaan air, eceng gondok, dan tumpukan dahan serta ranting kering telah menyumbat jalur distribusi. Akibatnya, meski air ada di hulu, petak sawah di hilir tetap kering kerontang.
Berdasarkan pantauan detikgo.com, Senin (3/8/2026), kondisi saluran kini mirip tempat pembuangan sampah. Permukaan air tertutup vegetasi liar, sementara dasar saluran hilang ditelan sedimentasi tebal.
Tumpukan kayu gelondongan dan sampah plastik mengganjal aliran hingga stagnan. Bangunan pintu air pun tak berdaya, sebagian bahkan sudah ditelan semak belukar akibat minimnya perawatan.
Ironisnya, di sekitar saluran yang rusak itu, terhampar lahan luas yang sebagian besar kosong atau hanya ditumbuhi alang-alang. Namun, ada pula petak-petak sawah yang tetap dipaksakan ditanami padi oleh warga yang berharap hujan turun.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur eksisting gagal menyentuh kebutuhan riil petani, membiarkan mereka bertaruh nasib di atas lahan yang kering kerontang dengan risiko gagal panen.
Kondisi makin parah oleh ulah oknum yang menjebol dinding jaringan irigasi untuk mencuri air. Pantauan detikgo.com menunjukkan tanggul dijebol sembarangan di beberapa titik, membuat air bocor dan habis di tengah jalan.
Akibatnya, petani di hilir terancam gagal panen karena suplai air dicuri di hulu. Konflik horizontal ini adalah dampak langsung dari kegagalan sistem distribusi.
“Untuk apa ratusan juta rupiah dihamburkan untuk bangun saluran tersier yang tak bermanfaat? Tidak ada lahannya, tidak ada sumber airnya,” keluh seorang petani yang enggan disebut namanya.
Ia menegaskan solusi utamanya bukan bangun baru, tapi rawat yang ada. “Kenapa tidak dianggarkan untuk normalisasi dan pembuatan saluran pembuangan? Air dan sawah ada, distribusinya saja yang macet karena tak ada pemeliharaan.”
Keluhan petani tersebut ternyata memiliki landasan fakta anggaran yang kuat. Diketahui, pagu anggaran Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2026 mencapai Rp37,83 miliar. Namun, bagi warga Perkebunan Seribu, angka sebesar itu hanyalah ironi karena banyak lokasi proyek yang tidak tepat sasaran.
Di lapangan, detikgo.com menemukan papan informasi proyek P3-TGAI dengan nilai kontrak sebesar Rp195.000.000. Fisik bangunan yang dikerjakan diduga tidak berfungsi sebagai jaringan irigasi tersier karena lebih menyerupai drainase biasa. Struktur tersebut tidak terhubung dengan sumber air maupun petak-petak sawah, sehingga keberadaannya dianggap mubazir.
Upaya mandiri sebenarnya telah berkali-kali dilakukan petani secara swadaya. Mereka bergotong-royong membersihkan lumpur dan sampah dari saluran setiap musim tanam. Namun, hasil kerja keras tersebut tidak pernah bertahan lama dan dinilai tidak maksimal karena keterbatasan tenaga manusia tanpa bantuan alat berat dan anggaran perawatan resmi dari dinas terkait.
Realita pahit inilah yang membantah klaim viral Presiden Prabowo Subianto soal petani makmur hingga bisa liburan ke luar negeri dan refreshing ke diskotek. Seorang petani menanggapi pedas, “Jangankan liburan ke luar negeri atau ke disco seperti klaim Pak Presiden, untuk hidup sehari-hari saja kami sulit. Beras mahal, tapi petani tak sejahtera karena biaya produksi tinggi.”
Bagi mereka, target swasembada pangan 2026 akan jadi angan-angan jika irigasi tersier dibiarkan rusak. Bagaimana produksi nasional meningkat jika di tingkat tapak, air bendungan pun tak sampai ke sawah?
Petani menolak jadi objek pembangunan salah alamat. Mereka mendesak pemerintah segera mengeruk sedimen dan merawat saluran agar swasembada pangan tidak kandas oleh infrastruktur yang terbengkalai. “Jangan beri kami beton di lahan kosong sementara sawah kami terbakar! Normalisasi saluran yang ada itu jauh lebih penting daripada membangun infrastruktur baru yang tak guna. Kami butuh air!” tegas seorang petani lainnya.
Terkait temuan ini, detikgo.com akan menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk meminta klarifikasi dan rencana tindak lanjut perbaikan infrastruktur. Hasil konfirmasi dari pihak terkait akan kami muat dalam pemberitaan lanjutan.
