JAKARTA (detikgo.com)- Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara bertempat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (06/04/2021).
Sebagaimana dilansir dari Siaran Pers H2M Center, rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lazarus itu membahas dan menetapkan beberapa hal diantaranya terkait refocussing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2021 dan beberapa hal lainnya yang dilakukan secara Fisik dan Virtual.
Dalam penyampaiannya, Anggota Fraksi PDIP, Hi. Herson Mayulu, SIP mengucapkan terima kasih, kepada kedua Dirjen yang telah memberikan atensi buat rakyat dan daerah pemilihannya Sulawesi Utara terutama terkait pembangunan Bandara Sam Ratulangi yang dalam waktu dekat segera diresmikan. Namun demikian, Dirjen Perhubungan Udara diminta untuk tetap memperhatikan Bandara-Bandara Perintis, seperti Bandara Tahuna, Talaud dan Sitaro yang rusak karena dihantam Banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Hi. Herson Mayulu, SIP meminta penjelasan berkenaan dengan pembangunan bandara baru di Bolaang Mongondow (Bolmong).
“Saya lihat itu masuk di penganggaran tahun 2021, namun saya kurang tahu berapa besarnya. Targetnya ini kalau multi year ya sampai kapan. Kemarin saya mendapat info baru pembangunan pagar, itupun katanya ada masalah. Tentang kebijakan kelanjutan pembangunan (bandara-red) ini, tahun dapat berapa?” sebut anggota DPR RI Dapil Sulut itu.
Herson juga meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk menegur Pihak Batik Air yang menurutnya tidak konsisten dengan jadwal penerbangan dan mengabaikan protokol kesehatan.
“Saya sudah 5 kali terkecoh, karena perusahaan ini dengan seenak perutnya merubah jadwal penerbangan, padahal penerbangan kami ini menyesuaikan kegiatan dengan DPR RI. Begitu pun penerapan prokesnya tidak terlalu aman, penumpang berdesak-desakkan. Justru saya salut sama Garuda. Karena itu Pak Dirjen perlu menegur pihak Batik Air,” tegasnya.
Sementara kepada Dirjen Perhubungan Laut, Mantan Bupati Dua Periode itu menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Padat Karya yang dilakukan beberapa waktu lalu di Dermaga Bitung.
“Minggu lalu kami kami sudah melakukan disana (Bitung.red), walaupun masih dalam skala kecil-kecil, seperti pembersihan pelabuhan dermaga Bitung tapi Alhamdullilah. Nah kedepan, untuk padat karya ini, saya berharap ada perhatian lebih dengan memberikan dana yang lebih lagi kepada kantor kesyahbandaran, sehingga skala masyarakat yang ikut lebih banyak lagi,” sebutnya.
Selain itu, Herson menyampaikan keluhan masyarakat yang berada di tiga kepulauan yang dermaganya sudah rusak diterjang ombak dan abrasi laut. “Mohon perhatian Pak Dirjen untuk memberikan dana kepada ketiga pulau yang berada di perbatasan Sulut dan Filipina,” ujarnya.
Herson juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap capaian RPJMN terkait program Tol Laut dengan anggaran 1,1 sekian triliun yang ada dalam program Dirjen Kelautan.
“Saya masih banyak mendengar keluhan-keluhan dengan tol laut ini, diantaranya soal trayek kapal yang masih terlambat memperngaruhi harga barang. Kedua harus ada evaluasi kedirjenan laut ini, bagaimana dengan kebijakan Presiden soal satu harga, karena di Manado harga semen lain, sementara di Tol laut lain, belum bahan pokok lainnya, sehingga itu perlu ada evaluasi dari program tol laut ini,” tambahnya.
Masih menurut Herson, di kabupatennya Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), ada satu pelabuhan yang dibangun sejak jaman Menteri E. E. Mangindaan, yang sudah tidak terawat akibat kekurangan pegawai.
“Pegawainya nggak ada, jadi Pemda memperbantukan dua pegawai. Dua minggu lalu saya kesana, miris pak, gedungnya akan rusak nggak ada yang rawat, kemudian dia tanggung jawab dengan kesyahbandaran Kotabunan di kabupaten sebelah yang jaraknya cukup jauh ratusan kilometer. Ini aset negara, kerusakan kita semua yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Meski demikian, Herson mengucapkan terima kasih kepada kedua Dirjen Perhubungan, karena dana yang diberikan untuk Likupang 46,3 Miliar. “Insha Allah ini bisa membantu. Semoga bisa membantu pembangunan destinasi wisata super prioritas di Sulut,” pungkasnya.
Turut hadir dalam RDP Tersebut, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I dan Kelas II seluruh Indonesia, serta Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I dan Kelas I Khusus seluruh Indonesia secara Virtual. (Yolanda)
