JAKARTA, detikgo.com — Tingginya minat masyarakat, khususnya lulusan baru, terhadap program magang mendorong Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengusulkan penambahan 150 ribu kuota peserta dalam Program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026.
Usulan tersebut diajukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang lebih siap pakai.
“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa segera dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta dapat terwujud,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurut Yassierli, pelaksanaan program magang ke depan tidak boleh terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, melainkan harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, baik Barat, Tengah, maupun Timur.
“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi diharapkan memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” tegasnya.
Penambahan kuota ini dinilai krusial, terutama bagi lulusan baru yang kerap menghadapi kendala minimnya pengalaman kerja. Di sisi lain, dunia industri juga diuntungkan karena memperoleh talenta yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan lapangan.
Sejalan dengan pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, program ini juga diarahkan sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka, dengan fokus pada daerah berpengangguran tinggi serta sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Kami pastikan bidang magang akan dibuat beragam, tidak terfokus pada satu sektor saja. Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan lanjutan dan koordinasi lintas sektoral sebelum diputuskan secara final,” jelas Yassierli.
Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah menargetkan terbukanya akses pengalaman kerja yang lebih luas, meningkatnya kesiapan lulusan memasuki pasar kerja, serta semakin kuatnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika pasar kerja global.(hms/Steven)
