MANADO, detikgo.com – Kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemeringkatan desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai bukan sekadar persoalan administratif biasa. Aktivis sekaligus pengamat sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Steven Pande-iroot, memperingatkan bahwa kesalahan data ini berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera dievaluasi secara serius.
Steven menyoroti bahwa ketidakakuratan penempatan masyarakat dalam kategori desil dapat menghalangi akses kelompok rentan terhadap program perlindungan sosial. Menurutnya, apabila masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan justru tersaring keluar karena kesalahan data, hal itu akan memicu keresahan dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Kami curiga dan menduga, jika persoalan pemeringkatan desil ini dibiarkan tanpa evaluasi dan koreksi yang serius, kondisi tersebut justru dapat menjadi celah yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto,” ujar Steven di Manado, Rabu (2/9/2026).
Meski demikian, Steven menekankan bahwa dugaan tersebut harus dilihat secara objektif dan tidak serta-merta mengarah pada tuduhan tanpa bukti. Ia mempertanyakan apakah proses pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan pemeringkatan data telah menggunakan standar yang benar-benar merefleksikan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Jangan Bebankan Verifikasi kepada Masyarakat Miskin
Steven juga mengkritisi pola respons pemerintah yang cenderung membebankan tanggung jawab perbaikan data kepada masyarakat melalui mekanisme sanggahan. Ia menilai pendekatan ini kurang adil bagi kelompok rentan.
“Jangan seluruh persoalan dibebankan kepada masyarakat dengan mengatakan silakan sanggah apabila tidak sesuai. Pertanyaannya, mengapa masyarakat yang ekonominya lemah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan perlindungan negara?” tegasnya.
Menurut Steven, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan sistem pemeringkatan telah melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ekonomi rumah tangga bersifat dinamis dan dapat berubah cepat akibat faktor seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau penambahan tanggungan keluarga. Oleh karena itu, pencocokan data administratif dengan kondisi riil perlu dilakukan secara berkala.
Transparansi Kunci Penguatan Kepercayaan Publik
Steven mengingatkan bahwa kebijakan perlindungan sosial akan dinilai dari dampak nyatanya. Jika terjadi ketimpangan di mana orang mampu menerima bantuan sementara yang membutuhkan terlewat, hal itu akan menjadi bumerang bagi pemerintahan saat ini.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat justru berubah menjadi sumber kekecewaan masyarakat. Kalau ini terjadi secara masif, tentu akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Untuk mencegah hal tersebut, Steven meminta pemerintah pusat melakukan audit mendalam, membuka transparansi metodologi pemeringkatan, serta menyediakan mekanisme koreksi yang cepat dan mudah diakses. Ia juga mengajak Presiden Prabowo untuk menerima laporan utuh dari lapangan, bukan hanya berupa angka-angka administratif.
“Presiden jangan sampai mendapatkan informasi bahwa semuanya baik-baik saja hanya karena sistem secara administratif berjalan. Yang harus dilihat adalah apakah rakyat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Steven juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam mengawasi kualitas data DTSEN. Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik dan keberanian memperbaiki kesalahan sistem justru akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Kalau memang ada kesalahan, koreksi. Kalau ada kelemahan sistem, perbaiki. Jangan defensif terhadap kritik. Justru keberanian pemerintah memperbaiki kesalahan akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Presiden,” tutup Steven.
