BOLMONG, detikgo.com – Kasus dugaan maladministrasi keuangan di SMKN 1 Mopuya memasuki fase baru yang lebih gelap. Alih-alih merespons temuan audit forensik atau komitmen transparansi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulawesi Utara, pejabat pendidikan justru melakukan serangan personal terhadap pihak yang mengkritik. Bukti terbaru mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara wali siswa yang vokal melalui sindiran publik berkedok nasionalisme.
Sindiran Tajam di Momen HUT RI
Tepat pada momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Bolaang Mongondow, Agil Perwita, mengunggah postingan di media sosial (medsos) yang berisi sindiran tajam. Dalam unggahan berupa foto dirinya berdiri di depan mural bertema kemerdekaan dengan tulisan “DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81”, ia menuliskan teks yang berbunyi: “MERDEKA ITU NGANA MUSTI BEBAS DARI KEBUTUHAN PRIMER & SEKUNDER, KONG JANGAN DULU SUKA JADI KETUA KOMITE 😂”.
Pernyataan ini secara implisit menargetkan seorang wali siswa yang selama ini vokal menyuarakan ketidakberesan tata kelola keuangan sekolah. Melalui sindiran tersebut, Agil Perwita seolah ingin menyampaikan pesan bahwa wali siswa yang belum mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder alias belum mapan secara ekonomi tidak layak mencalonkan diri sebagai Ketua Komite. Penggunaan emoji tertawa di akhir kalimat semakin memperkuat kesan meremehkan dan sarkastik terhadap aspirasi pengawas independen.
Runtuhnya Definisi “Merdeka” versi Agil Perwita oleh Fakta Penerima PIP
Namun, definisi “merdeka” versi Agil Perwita ini runtuh ketika dihadapkan pada fakta lapangan yang justru menunjukkan kemunafikan struktural. Anak dari Ketua Komite Terpilih saat ini yang juga merupakan mantan pensiunan guru di SMKN 1 Mopuya tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Padahal, berdasarkan regulasi resmi Kementerian Pendidikan, PIP dirancang khusus untuk peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, atau berada pada desil 1-4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebaliknya, anak dari wali siswa yang tidak terpilih sebagai Ketua Komite justru bukan penerima PIP.
Paradoks ini semakin tajam ketika Kacabdin menyindir wali siswa yang secara faktual bukan penerima PIP agar tidak mencalonkan diri karena dianggap “belum merdeka”, namun diam seribu bahasa ketika Ketua Komite terpilih hasil pemungutan suara yang cacat prosedur justru berasal dari kalangan yang secara resmi diakui negara sebagai pihak yang membutuhkan bantuan finansial. Jika definisi “merdeka” berarti bebas dari kebutuhan primer seperti pernyataan Agil Perwita, penerima PIP seharusnya tidak menduduki posisi strategis seperti Ketua Komite yang memiliki akses terhadap sumber daya sekolah.
Melampaui Wewenang Regulasi Nasional
Lebih fundamental lagi, pernyataan Agil Perwita yang menjadikan kondisi ekonomi sebagai prasyarat kelayakan menjadi Ketua Komite sama sekali tidak memiliki landasan dalam regulasi. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara eksplisit menyatakan bahwa anggota Komite Sekolah dipilih dari orang tua/wali peserta didik berdasarkan kriteria keterwakilan, integritas, dan kepedulian terhadap pendidikan, tanpa pernah mensyaratkan tingkat kekayaan atau kemampuan finansial pribadi.
Dengan menciptakan syarat “harus bebas dari kebutuhan primer dan sekunder” secara sepihak, Agil Perwita telah melampaui wewenang regulasi nasional dan berpotensi mendiskriminasi warga masyarakat yang secara ekonomi masih berjuang, namun memiliki integritas dan kepedulian tinggi terhadap mutu pendidikan anak-anak mereka.
Sebagai Kepala Cabang Dinas yang seharusnya menjadi penengah dan penyelesai masalah, sikap Agil Perwita justru kontra produktif. Bukannya meredam ketegangan atau menjawab persoalan terkait tata kelola Keuangan di SMKN 1 Mopuya, ia malah membuat situasi semakin gaduh melalui sindiran publik yang tidak relevan dengan substansi maladministrasi. Tindakan ini jelas-jelas bukan upaya penyelesaian persoalan, melainkan eskalasi konflik yang hanya mengalihkan perhatian publik dari akar masalah tata kelola keuangan menuju drama personal.
Seorang pejabat setingkat Kacabdin semestinya hadir sebagai stabilisator yang memfasilitasi dialog konstruktif antara warga sekolah dan manajemen, bukan sebagai provokator yang menggunakan momentum hari besar nasional untuk menyerang wali siswa yang kritis. Ketika pejabat yang ditugaskan menyelesaikan masalah justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan akan semakin terkikis.
Jejak Anomali PIP dan Kebisuan Pejabat
Fakta ini bukanlah kejadian pertama yang terekspos. Sebelumnya, detikgo.com telah memberitakan secara mendalam mengenai anomali penyaluran PIP di SMKN 1 Mopuya, termasuk fakta soal adanya anak pensiunan guru, anak anggota Polri aktif, hingga siswa drop out (DO) dalam masuk dalam daftar penerima bantuan PIP (Baca: Cita-Cita ‘Rumah Data’ vs Realitas PIP Bolmong: Anak Polri & Siswa DO Lolos, Plt. Kepsek SMKN 1 Mopuya Klaim Tak Pernah Usulkan). Pemberitaan tersebut telah memantik pertanyaan publik mengenai integritas data Dapodik dan objektivitas verifikasi di tingkat satuan pendidikan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut korektif yang signifikan dari dinas terkait.
Menyikapi kontradiksi ini, seorang wali siswa yang juga berprofesi sebagai jurnalis mengajukan pertanyaan kritis langsung kepada Kacabdin Agil Perwita melalui pesan WhatsApp pada Senin (17/8/2026) malam: “Lalu apakah Ketua Komite Terpilih yang anaknya merupakan salah satu penerima bantuan untuk orang tidak mampu (PIP) sudah merdeka dan boleh jadi Ketua Komite?”.
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, melainkan ujian integritas terhadap definisi “merdeka” yang digunakan pejabat tersebut untuk menyerang pengawas independen. Namun, hingga berita ini diturunkan, Kacabdin Agil Perwita sama sekali tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan mendasar tersebut. Keheningan ini semakin menguatkan dugaan bahwa sindiran tentang “merdeka” hanyalah alat politik untuk membungkam kritik, bukan refleksi dari keadilan sosial.
Dugaan Manipulasi Verval dan Kolusi Internal
Fakta penerimaan PIP oleh anak Ketua Komite Terpilih ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses verifikasi dan validasi (verval) di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan regulasi Kemendikdasmen, pengusulan PIP bukan sekadar input data administratif, melainkan harus melalui tahapan verval ketat yang dilakukan oleh Operator Sekolah bersama Kepala Sekolah. Proses ini mewajibkan pihak sekolah untuk memvalidasi kesesuaian antara data Dapodik dengan kondisi ekonomi riil siswa di lapangan, termasuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria DTKS desil 1-4.
Namun, ketika seorang pensiunan guru yang memiliki jaminan pendapatan masa tua berhasil meloloskan anaknya sebagai penerima bantuan bagi “orang tidak mampu”, maka fungsi verval sekolah patut dipertanyakan. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa kedekatan pribadi antara mantan guru tersebut dengan manajemen sekolah termasuk dengan Waka Humas Idris Mokodompit yang aktif mengarahkan alur pemilihan Ketua Komite telah menggerus objektivitas proses verval. Apakah standar verifikasi kemiskinan di SMKN 1 Mopuya diterapkan secara adil dan transparan, atau justru dimanipulasi karena faktor kolusi internal? Ini adalah pertanyaan fundamental yang menuntut pertanggungjawaban langsung dari Kepala Sekolah dan Operator Dapodik SMKN 1 Mopuya.
Cacat Prosedur Pemilihan dan Tekanan Psikologis
Di balik kontroversi PIP tersebut, terungkap pula masalah fundamental dalam mekanisme pemilihan Ketua Komite. Agenda pemilihan ini sejatinya merupakan rekomendasi Inspektorat akibat stagnasi kepemimpinan komite sejak sekolah berdiri. Wali siswa yang kritis tersebut menjelaskan bahwa kehadirannya dalam rapat pemilihan murni sebagai peserta biasa tanpa agenda pencalonan. Pencalonan dirinya terjadi sepenuhnya di luar rencana, semata-mata karena menghargai permintaan sejumlah wali siswa lain yang mendesaknya agar bersedia maju sebagai calon demi mendorong transparansi.
Ia menekankan bahwa terpilih atau tidaknya dirinya sebagai Ketua Komite bukanlah isu utama. Fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan adalah hak dan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada setiap warga negara, terlepas dari apakah ia berada di dalam struktur formal Komite Sekolah maupun di luar sistem tersebut. Jabatan struktural tidak boleh dijadikan prasyarat mutlak untuk menjalankan peran kontrol sosial.
Namun, integritas proses pemilihan itu sendiri patut dipertanyakan mengingat mekanisme voting yang diterapkan sangat jauh dari prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Alih-alih menggunakan kertas suara tertutup, pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan meminta wali siswa mengangkat tangan dan berdiri berkelompok sesuai pilihan mereka. Sistem voting terbuka semacam ini secara psikologis tidak sehat karena menempatkan wali siswa dalam posisi rentan terhadap tekanan sosial dan arahan terselubung.
Dinamika ini diperparah oleh kendali Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Idris Mokodompit, yang bertindak sebagai pengarah rapat. Peran aktifnya dalam mengarahkan alur voting, ditambah fakta bahwa Ketua Komite Terpilih merupakan mantan guru yang belum lama pensiun dari sekolah tersebut, menciptakan atmosfer yang membuat sejumlah wali murid yang anaknya pernah menjadi murid sang mantan guru merasa tidak nyaman untuk menyatakan pilihan yang berbeda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pemilihan lebih mencerminkan kepatuhan terhadap hierarki lama daripada aspirasi demokratis wali siswa yang sesungguhnya.
Keputusan Finansial oleh Figur Tanpa SK: Potensi Cacat Hukum
Lebih kritis lagi, keabsahan hasil rapat Komite yang dipimpin oleh figur yang belum sah secara administratif patut dipertanyakan. Hingga saat ini, Ketua Komite Terpilih belum mengantongi Surat Keputusan (SK) pengesahan dari pihak berwenang. Bahkan, komposisi Sekretaris, Bendahara, dan pengurus lainnya pun belum diketahui secara pasti. Dalam keadaan vakum struktur organisasi seperti ini, rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan pungutan wajib sebesar Rp80.000 per siswa per bulan.
Wali siswa yang kritis tersebut kembali mempertanyakan secara serius apakah pembahasan Uang Komite oleh Ketua Komite Terpilih yang belum memegang SK tersebut sah atau tidak. Jika kepemimpinan komite belum sah secara administratif, maka segala keputusan finansial yang diambil berpotensi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Ia juga menekankan bahwa persoalan tata kelola Keuangan di SMK Negeri 1 Mopuya sudah bergulir beberapa bulan bahkan setahun sebelum agenda pemilihan Ketua Komite. Pemilihan tersebut hanyalah salah satu elemen kecil dari substansi masalah sistemik yang jauh lebih besar.
Ujian Nurani Pimpinan: Menunggu Respons Kadis Dikda Sulut
Publik kini menunggu respons tegas dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jahja Paulus Rondonuwu, S.Sos., M.M., terhadap perilaku bawahan yang menggunakan momentum HUT RI untuk menyerang warga yang mengkritik. Di sini, nurani kepemimpinan diuji. Apakah seorang pemimpin pendidikan rela melihat warganya dihina karena kondisi ekonominya, sementara aturan main diubah sesuka hati oleh bawahannya? Pendidikan adalah tangga mobilitas sosial bagi mereka yang kurang mampu; jika pintu partisipasi dalam pengawasan sekolah ditutup hanya karena seseorang “belum kaya”, maka kita sedang mengkhianati janji kemerdekaan itu sendiri.
Apakah Kadis Dikda Sulut akan menindaklanjuti sindiran personal ini sebagai pelanggaran kode etik ASN, atau membiarkannya sebagai bentuk pembiaran terhadap intimidasi?
Lebih jauh, masyarakat berhak meminta kejelasan: apakah syarat menjadi Ketua Komite Sekolah di wilayah Bolaang Mongondow kini benar-benar didasarkan pada definisi “merdeka” versi Agil Perwita yaitu bebas dari kebutuhan primer dan sekunder? Jika ya, maka regulasi nasional seperti Permendikbud No. 75 Tahun 2016 telah dikesampingkan oleh interpretasi pribadi seorang pejabat cabang dinas. Jika tidak, mengapa sindiran tersebut dilontarkan secara publik tanpa disertai klarifikasi atau permintaan maaf? Ketidakjelasan ini hanya akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan pendidikan di Sulawesi Utara.
Catatan Redaksi:
Penulis berita ini juga merupakan wali siswa di SMKN 1 Mopuya. Seluruh fakta dalam laporan telah diverifikasi secara independen oleh redaksi melalui bukti dokumenter, regulasi resmi, dan kesaksian pihak ketiga.
