Rakorwasda 2025 Resmi Dibuka Bupati Robby Dondokambey : Minahasa Perkuat Pengawasan dan Integritas Pemerintahan

Bupati Robby Dondokambey Saat Membuka Kegiatan Rakorwasda 2025 di Hotel Yama Resort Tondano.(Doc Foto : Ist)

MINAHASA (detikgo.com)— Bupati Kab Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025 yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa di Hotel Yama Resort, Kamis (4/12/2025).

Bupati Robby Dondokambey Menandatangani Piagam Audit Internal Disaksikan Wabup Vanda Sarundajang, Sekda Lynda Watania dan Kepala Inspektorat Minahasa Maudy Lontaan di Acara Rakorwasda 2025 di Hotel Yama Resort Tondano.(Doc Foto : Ist)

Kegiatan diawali dengan doa dan laporan Kepala Inspektorat Minahasa, Maudy Lontaan, S.Sos, serta dilanjutkan dengan penandatanganan piagam audit internal oleh sejumlah OPD sebagai bentuk komitmen memperkuat sistem pengawasan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa Rakorwasda menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Para Narsum Di Rakorwasda 2025 dari Kiri – Kanan. ( Kejari Minahasa B Hermanto, Kapolres Minahasa AKBP Steven Simbar, Wabup Vanda Sarundajang Dan Moderator.(Doc Foto : Ist)

“Rapat ini adalah sarana penting untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menyelaraskan langkah-langkah pembinaan serta pengawasan di seluruh unit kerja,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembinaan bukan hanya tindakan korektif, tetapi juga bagian dari peningkatan kapasitas ASN agar kebijakan dapat dijalankan secara tepat dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta sejalan dengan RPJMD.

Terkait fungsi pengawasan, Bupati mengingatkan pentingnya profesionalisme dan independensi.

Bupati- Wakil Bupati Minahasa RD- Vasung Bersama Jajaran Dan Forkopimda Minahasa foto Bersama di Kegiatan Rakorwasda 2025 Kab Minahasa di Hotel Yama Resort Tondano.(Doc Foto : Ist)

Ia menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik korupsi,” tegasnya.

Bupati memastikan bahwa Pemkab Minahasa tidak memberi ruang bagi praktik KKN dan meminta Inspektorat bekerja dengan integritas sekaligus menjadi mitra konstruktif dalam menjaga akuntabilitas birokrasi.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang semakin strategis dalam mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Foto Bersama Usai Kegiatan Rakorwasda Bupati- Wabup RD – Vasung Dan Jajaran Bersama Kejari Minahasa dan Kapolress Minahasa.(Doc Foto : Ist)

“APIP bukan hanya melakukan audit dan evaluasi, tetapi juga memberikan pendampingan, termasuk saat pemeriksaan eksternal maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.

Menurut Wabup, APIP juga menjadi garda terdepan dalam deteksi dini potensi penyimpangan melalui identifikasi, analisis, konsultasi, hingga penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Dondokambey menyampaikan sejumlah target yang ingin dicapai melalui Rakorwasda 2025, yaitu:

  • Penyamaan persepsi dan arah kebijakan pengawasan.
  • Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.
  • Penguatan sinergi antara Inspektorat dan seluruh OPD.
  • Pematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih terstruktur dan efektif.
Disaksikan Bupati – Wakil Bupati Minahasa RD- Vasung Dan Kepala Inspektorat Minahasa Maudy Lontaan, Sekda Lynda Watania Menandatangani Piagam Audit Internal di Acara Rakorwasda 2025 di Hotel Yama Resort.(Doc Foto : Ist)

Ia turut mengapresiasi kinerja Inspektorat yang dinilai telah bekerja optimal dalam mendorong sinergitas APIP–APH untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Minahasa.

Rakorwasda 2025 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala dinas dan badan, Direktur RSUD dan PDAM, Sekretaris DPRD, para camat se-Minahasa, serta para hukum tua dan lurah.

Forum ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah dalam memperkuat integritas, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Red)

ADVERTORIAL

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *