SANGIHE, detikgo.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil menerima Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pj. Bupati Sangihe, Albert Huppy Wounde, menerima langsung penghargaan ini dalam acara resmi yang berlangsung di Hotel Luwansa Manado, Jumat (06/12/2024).
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ombudsman RI. Kabupaten Sangihe dinilai telah berhasil menciptakan inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk masyarakatnya, sehingga layak menjadi salah satu daerah penerima penghargaan.
Acara penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk bupati, wali kota, serta penjabat kepala daerah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Albert Huppy Wounde menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ombudsman RI atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mulai membuahkan hasil. Saya berharap seluruh jajaran Pemkab Sangihe dapat menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan adil bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Filipina,” ujar Wounde.
Wounde juga menambahkan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga tantangan untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mempermudah akses layanan publik, dan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik yang diterima Pemda Sangihe ini merupakan bagian dari program tahunan Ombudsman RI yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti transparansi, kemudahan akses, dan pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Selain itu, Wounde menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang turut mendukung program-program pemerintah.
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan masukan dan kritik yang membangun, karena pelayanan publik yang berkualitas tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Sangihe untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan. Dengan capaian ini, Kabupaten Sangihe diharapkan dapat menjadi model bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.
Program penghargaan dari Ombudsman RI ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya pelayanan publik sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Dengan penghargaan yang diterima, Pemerintah Kabupaten Sangihe berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
(BENSA)
