HALSEL, detikgo.com – Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) Front Nasional perjuangan buruh Indonesia (FNPBI) diperusahan PT. Wanatiara Persada akomodir tujuh tuntutan dalam rapat mediasi.
Mediasi tersebut dilaksanakan di ruang manajemen PT. Wanatiara Persada dan dihadiri langsung oleh ketua SBTK-FNPBI PT. WP, Sardi Hongi, wakil ketua Hamdan Alkatiri, beserta kordinator dan wakil kordinator, 8 orang perwakilan anggota serikat FNPBI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Halsel, Ardiani Rajilun, kabid ketenagakerjaan Asrul S lbrahim, sedangkan dari pihak manajemen di wakili oleh Rudi HR, IR sebagai ASS.menejer, Candra sebagai HR meneger TED serta satu lagi HR menejer bapak Agan dan sejumlah staf perusahaan PT.WP, Rabu (09/11/2022).
Ketua FNPBI Halsel, Sardi Hongi mengatakan, dalam pertemuan yang dimediasi oleh dinas ketenagakerjaan kabupaten Halmahera Selatan yang di pimpin langsung oleh Ardiani Rajilun yang menghasilkan sejumlah keputusan.
“Dari keputusan tersebut sesuai 7 (Tujuh) poin tuntutan Serikat Tempat Kerja Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ( SBTK-FNPBI ) semuanya telah disetuju pihak manajemen PT. WP
Namun, dari 7 (Tujuh) tuntutan hanya 3 (Tiga) yang direalisasi,” ujarnya kepada wartawan sesuai rilis resmi, Sabtu (13/11.2022).
Menurut, Sardi walau begitu kami pihak menejemen minta waktu untuk 4 tuntutan lainnya, diantara salah satunya soal pengupahan.
“Kami juga selaku pengurus serikat berharap agak soal pengupahan bisa direalisasi dalam waktu dekat.
Pasalnya ia menjelaskan dengan naiknya harga bahan pokok maka itu menambah beban ekonomi bagi parah kaum pekerja,
Selain itu, FNPBI dan Disnaker akan sama sama mengawal soal sebagainya tuntutan yang di tangguhkan. Sebagai wujud komitmen kami saat perundingan terjadi.
“Pihaknya mengatasnamakan pengurus SBTK-FNPBI PT. Wanatiara Persada mengapresiasi kepada pihak Disnaker Kabupaten Halmahera Selatan yang merespon baik surat kami hingga mengunjungi ke Lokasi untuk melakukan mediasi antara serikat dan pihak manajemen, dan kami harapkan ini terus terjalin hubungan baik guna menjamin hak setiap pekerja yang bekerja di wilayah Halmahera Selatan,” pintanya. (hms/Ik).
