MANADO (detikgo.com) — Kondisi Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara mendapat sorotan. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan, mulai dari plafon yang tidak lagi terpasang hingga fasilitas toilet yang dilaporkan tidak memiliki aliran air. jumat, (18/09)
Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Prov Sulawesi Utara, Butje Lengkong, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memberi perhatian serius terhadap pemeliharaan fasilitas yang digunakan Komisi Informasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan itu disampaikan setelah terlihat kondisi sejumlah bagian bangunan Kantor Komisi Informasi Sulut yang membutuhkan penanganan. Berdasarkan pantauan di lokasi, sebagian plafon sudah tidak terpasang. Bahkan, terdapat bagian plafon yang telah jatuh.
Sejumlah bagian bangunan lainnya juga tampak mengalami kerusakan dan pembusukan. Kondisi tersebut membuat beberapa ruangan terlihat kurang terawat dan menimbulkan perhatian terhadap aspek pemeliharaan fasilitas kantor.
Tak hanya plafon, fasilitas toilet juga menjadi sorotan. Toilet terlihat kotor dan tidak tersedia aliran air sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat melihat langsung kondisi Kantor Komisi Informasi Sulut. Jangan sampai fasilitas yang digunakan untuk menjalankan tugas pelayanan informasi publik justru berada dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujar Butje.
Menurut dia, pemeliharaan bangunan pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan tampilan maupun kenyamanan. Kondisi fasilitas juga menyangkut kelayakan serta keamanan bagi orang-orang yang beraktivitas di dalamnya.
Terlebih, Komisi Informasi memiliki tugas yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Karena itu, Butje menilai fasilitas pendukung perlu mendapat perhatian agar aktivitas kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
“Komisi Informasi merupakan lembaga yang berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Karena itu, sudah sepatutnya fasilitas penunjang tugas dan pelayanan mendapatkan perhatian yang memadai,” katanya.
Butje juga mendorong Pemprov Sulut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi bangunan. Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya mencakup plafon, tetapi juga fasilitas toilet, jaringan air, kebersihan, serta sarana pendukung lainnya.
Ia meminta bagian bangunan yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu aktivitas maupun menimbulkan risiko keselamatan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
“Harapan kami, kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai kewenangannya,” tegas Butje.
Ia menambahkan, perhatian terhadap fasilitas Kantor Komisi Informasi juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan informasi kepada masyarakat.
Butje berharap Pemprov Sulut melakukan pengecekan langsung dan menyusun langkah pemeliharaan maupun perbaikan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan.
Dengan perbaikan tersebut, Kantor Komisi Informasi Sulawesi Utara diharapkan dapat memiliki fasilitas yang layak, bersih, aman, dan mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan informasi publik.
Hingga berita ini diterbitkan, kondisi bangunan tersebut masih menjadi perhatian. Tindak lanjut dari pihak terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, masih dinantikan. (RED)
