MANADO, detikgo.com – Di tengah tantangan fiskal, kebijakan efisiensi anggaran, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Lebih dari sekadar capaian administratif, opini WTP tahun ini menandai keberhasilan Sulawesi Utara mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (2/6/2026), yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai hanya sebagai keberhasilan penyusunan laporan keuangan semata. Menurutnya, capaian tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat akuntabilitas dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Kinerja Fiskal Tetap Terjaga
Meski menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan penyesuaian kebijakan sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga stabilitas fiskal daerah dengan baik.
Data laporan keuangan menunjukkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari total anggaran yang tersedia.
Capaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan agenda prioritas daerah tetap berjalan secara efektif.
Kondisi Keuangan Daerah Semakin Sehat
Dari sisi neraca keuangan, kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menunjukkan tren positif. Total aset daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,50 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,78 triliun.
Di sisi lain, kewajiban daerah berhasil ditekan secara signifikan dari Rp1,26 triliun menjadi Rp849,77 miliar, yang menunjukkan pengelolaan keuangan semakin sehat dan berkelanjutan.
Peningkatan aset serta penurunan kewajiban tersebut menjadi modal penting dalam mendukung visi pembangunan daerah menuju “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Dengan fondasi fiskal yang kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor ekonomi daerah, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Raih Berbagai Prestasi Pembangunan
Keberhasilan tata kelola pemerintahan Sulawesi Utara juga tercermin melalui sejumlah capaian pembangunan yang diraih dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi ini memperoleh berbagai penghargaan regional terkait kinerja pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, hingga perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, Sulawesi Utara juga tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi daerah khusus mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan kelompok masyarakat rentan.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Gubernur Yulius Selvanus mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk terus membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, Sulawesi Utara kembali membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang sehat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menghadirkan pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesejahteraan yang semakin dirasakan oleh masyarakat.(*/Steven)
