Wamendagri RI Akhmad Wiyagus Turun Langsung ke Minahasa, PSN dan Koperasi Merah Putih Jadi Fokus Evaluasi 2025

Wamendagri RI Akhmad Wiyagus (Tengah) Foto Bersama Dengan Sekda Lynda Watania Dan Jajaran Pemkab Minahasa Di Kantor Bupati Minahasa.(Doc Foto : Ist)

MINAHASA (DETIKGO.COM) – Pemerintah pusat terus memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan optimal di daerah. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr Akhmad Wiyagus MM, M,Si ke Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kemarin, Kamis (8/1/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr Linda D. Watania,MM, M,Si di Kantor Bupati Minahasa, bersama jajaran asisten dan pimpinan perangkat daerah. Agenda utama pertemuan yakni evaluasi terpadu atas pelaksanaan PSN sepanjang tahun 2025.

Wamendagri RI Dr Akhmad Wiyagus Saat Diwawancarai Para Wartawan di Kantor Bupati Minahasa. (Doc Foto : Red)

Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, kehadirannya di Kab Minahasa merupakan bentuk komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal program-program strategis agar tetap berjalan sesuai kebijakan nasional.

“Sesuai janji saya, hari ini saya hadir di Kab Minahasa untuk menerima laporan terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional, termasuk Koperasi Merah Putih. Secara umum semuanya berjalan, dan capaian 2025 ini kita evaluasi sebagai dasar penentuan langkah ke depan,” ujar Wiyagus.

Evaluasi tersebut mencakup capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun berjalan, sekaligus menjadi pijakan dalam menyusun strategi lanjutan pada tahun anggaran 2026.

Wamendagri RI Akhmad Wiyagus Bersama Sekda Lynda Watania Foto Bersama Dengan Jajaran Satpol PP Di Kantor Bupati Minahasa.(Doc Foto : Red)

Menanggapi hal itu, Sekda Kab Minahasa Linda Watania menyampaikan apresiasi atas pendampingan langsung dari Pemerintah Pusat.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa siap menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai arahan dari Bupati dan Wakil Bupati RD-Vasung.

“Kami akan bergerak cepat melakukan penyesuaian kebijakan daerah agar sejalan dengan hasil evaluasi yang telah disampaikan,” ungkap Linda.

Ia menambahkan, sinkronisasi kebijakan dinilai penting demi menjaga keberlanjutan PSN, terutama program yang bersentuhan langsung dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Diharapkan, implementasi program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Minahasa pada tahun 2026. (Michael)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *