KOTAMOBAGU, detikgo.com – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano menggelar Talkshow di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Rabu (31/5/2023).
Talk show yang bertajuk “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong” menghadirkan Wakil Walikota Kotamobagu Nayodo Kurniawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Jusnan Mokoginta.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Raymond Jerry Liuw dalam pemaparannya tentang Dana Jaminan Sosial (DJS) dan pemanfaatannya mengatakan bahwa DJS merupakan iuran peserta yang dihimpun dan dikelola oleh BPJS Kesehatan yang peruntukkannya digunakan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan peserta BPJS Kesehatan. Selain untuk membayar klaim pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan, DJS juga digunakan untuk pembinaan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Sementara untuk biaya operasional BPJS Kesehatan yang meliputi pembayaran gaji pegawai, pembangunan kantor dan operasional lainnya diambil dari dana hasil pengembangan investasi BPJS Kesehatan.
“Iuran yang kami terima melalui pembayaran yang dilakukan oleh Pemda, Pemprov, Pemerintah Pusat dan iuran yang dibayarkan oleh peserta dan masuk ke Dana Jaminan Sosial tidak digunakan untuk membayar operasional BPJS Kesehatan tetapi digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan seperti rawat inap dan rawat jalan di faskes (fasilitas kesehatan – Red) tingkat pertama dan lanjutan. Jadi, kami tidak mengambil (biaya operasional – Red) dari DJS yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan” terangnya.
Lanjut dikatakan bahwa dalam melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan biasanya melakukan semacam fit and proper test. “Jadi kalau misalnya ada Rumah Sakit yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka prosesnya tidak cukup hanya dengan daftar saja dan langsung disetujui. Tidak sesederhana itu. Dokter praktek swasta, klinik swasta, dan rumah sakit swasta yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus melewati tahapan fit and proper test” jelasnya lagi.
Saat ini di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang meliputi 9 kabupaten/kota terdapat 209 faskes tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 209 faskes tingkat pertama ini terdiri dari 105 Puskesmas, 74 dokter keluarga dan klinik swasta, 4 Klinik Polri, 2 Klinik TNI, dan 8 Klinik Pratama. Sementara untuk faskes tingkat lanjutan berjumlah 24 faskes yang terdiri dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan klinik utama.
Menurut Raymond, mekanisme pembayaran pada faskes tingkat pertama mengacu pada jumlah peserta terdaftar. Ia mencontohkan, misalnya dalam 1 Puskesmas ada 10.000 peserta terdaftar maka pembayaran akan dikalikan dengan unit cost/peserta yang berlaku di Puskesmas tersebut. Ini berarti bahwa bisa terjadi perbedaan pembayaran antara Puskesmas yang satu dengan Puskesmas yang lain, meski jumlah peserta terdaftarnya sama. Hal ini ditentukan antara lain oleh profil kepesertaan yang terdaftar, misalnya kelompok usia. Kalau di Puskesmas banyak peserta Balita (bawah lima tahun) dan Lansia (lanjut usia), maka Puskesmas tersebut akan punya faktor pengali yang membuat pembayarannya lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas yang lain.
Sementara mekanisme pembayaran pada faskes lanjutan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta seperti rawat inap, rawat jalan, tindakan medis dan obat.
Pemaparan materi tentang pemanfaatan DJS kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang diikuti dengan sangat antusias oleh peserta talk show yang terdiri dari para pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan perwakilan media online.
Berbagai persoalan mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan; pindah kelas BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah; pindah faskes; aplikasi JKN; kepatuhan badan usaha/perusahaan dalam memberikan hak karyawannya untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui program pemerintah dan sanksinya; sistem mapping faskes tingkat pertama dan lanjutan; sistem rujukan; dan pelayanan obat rujuk balik menjadi topik hangat yang dibahas dalam sesi tanya-jawab.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut Jusnan Mokoginta, juga menyampaikan sejumlah hal terkait manfaat program JKN di masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Bolaang Mongondow Laura Gasong yang ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa kegiatan talk show yang sebelumnya diawali dengan forum diskusi yang dihadiri oleh stakeholder terkait ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano setiap 6 bulan sekali. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi program BPJS Kesehatan.
