MANADO, detikgo.com – Sebagai Ketua Partai dan Anggota DPRD saya ingin mengomentari hasil seleksi calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028 yang menjadi pusat perhatian bahkan menjadi perbincangan seru di wilayah politik dan di rumah-rumah kopi.
Hal ini disampaikan oleh Jurani Rurubua, selaku Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado dan juga anggota DPRD Kota Manado kepada wartawan, Sabtu (25/03/2023).
“Dari informasi dan data yang saya dapatkan bahwa ada beberapa nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) dan tes wawancara tidak diloloskan, sedangkan nama yang masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah, bahkan justru ada yang sementara di sidang kode etik oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dilaporkan oleh rekan penyelenggara dan jajarannya” ucap Jurani.
“Dimana letak objektifitas penilaian Timsel? Kenapa tidak diumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara” ucap Jurani lagi.
“Jika itu mekanisme, kenapa ini terus di rawat? Jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan, padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat.!” ungkap Jurani.
Lebih lanjut Jurani menegaskan bahwa saat ini kita tidak sementara berada di zaman penjajahan (kolonial), di saat era yang semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang ditegakkan, serta tidak mengkhianati amanat demokrasi sehingga itu jika praktek-praktek korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan!
“Dari informasi yang saya dapatkan, di saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik, menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima, dengan harapan bila semua ini mumpuni maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu, apalagi jika mereka memiliki track record yang baik, namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektifitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi? ucap Jurani penuh tanya.
Ditambahkan oleh Jurani, bahwa seleksi penyelenggaraan Pemilu menelan biaya yang tidak murah dan berasal dari uang rakyat.
“Ingat loh, seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat” ucapnya.
Dalam konteks seleksi KPU sulut ini, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan di pangkas lebih awal maka siap-siap pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan marwah.
“Atas dasar ini semua, saya mengajak kepada masyarakat untuk kita lebih peka, mengawasi, mengontrol proses seleksi dan juga kinerja dari seluruh penyelenggara pemilu. Jangan takut! Kita semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktek hidup pejabat yang elitis, sementara masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit” ucap Jurani.
” Jabatan hanya sementara !” ucap Jurani tegas.
Pada akhir keterangannya sebagai bahan renungan, Jurani pun mengutip Kitab Lukas 12:48b yang tertulis: “Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”(***/REDS)
