JAKARTA (detikgo.com) – Pj. Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan, menghadiri undangan penerimaan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang peduli HAM oleh Kemenkuham RI, acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI, Menteri Kemenkumham RI, Wakil Menteri Kemenkuham RI, Menteri Agraria Serta Gubernur dan Bupati/Walikota peduli HAM.
Dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang” (Advancing Human Rights for Everyone), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke-74 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dalam sambutannya Wakil Presiden menjelaskan bahwa, “Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif berimbang dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata dan pada hakikatnya untuk pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan, serta bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.
Selanjutanya Wapres memberikan tiga arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Pertama, Wapres meminta agar segenap elemen pemerintahan menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” tegasnya.
Kedua, menurut Wapres, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.
“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” terangnya.
Yang tak kalah penting, lanjut Wapres, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.
“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Wapres mengingatkan.
Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, Wapres menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan penting sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
Sebelumnya dalam sambutan, Menteri Kemenkuham menjelaskan
bahwa, “Acara ini dibuat dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 Tahun 2022, dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap orang. Hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, dan keadilan serta Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi amanat yang tidak terpisahkan, dan Kemenkuham memberikan penghargaan ke beberapa pihak yang turut serta mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM (P5HAM), kata Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Menkumham Yasonna Laoly juga menjelaskan bahwa, “Dengan berbagai tantangan yang saat ini masih kita hadapi dalam upaya penegakan HAM, pada tanggal 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodical Review di Jenewa, Swiss. Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM. Dukungan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM.” jelas Yasonna.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa, “Peringatan hari HAM (Hak Asasi Manusia) sedunia pada tahun ini, kami akan memberikan beberapa penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang dianggap mampu dalam memajukan Hak Asasi Manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat.” kata Menkumham Yasonna Laoly.
Adapun penghargaan tersebut adalah :
6 (enam) Menteri dan pimpinan tinggi lembaga negara sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM.
10 (sepuluh) Gubernur sebagai pembina Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia.
2 (dua)gubernur sebagai pembina pelayanan publik berbasis HAM, 72 bupati/wali kota untuk Kabupaten/Kota peduli HAM, tujuh Bupati/Wali kota yang mengimplementasikan pelayanan publik berbasis HAM, satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global.
10 (sepuluh) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.
Pada acara ini Pj. Bupati Kepulauan Sangihe didampingi staf khusus Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kabag Hukum. (Humas/BENSA)
