KOTAMOBAGU, detikgo.com – Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) menghadiri secara langsung kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) atau Pendalaman Audit Kinerja dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri. Agenda strategis ini berlangsung di Hotel Sutanraja, Kotamobagu, pada Senin (27/7/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh pimpinan Polres dan PJU se-Bolmong Raya (BMR) serta disaksikan tim Itwasda Polda Sulut ini bertujuan melakukan evaluasi komprehensif. Fokus utamanya adalah memastikan tata kelola manajerial, pelaksanaan anggaran, hingga kinerja operasional berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Transparansi Anggaran dan Sinkronisasi Pelayanan
Menanggapi agenda pengawasan ini, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menjelaskan bahwa Wasrik bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan instrumen vital untuk menjamin akuntabilitas. Ia menekankan dua aspek utama yang menjadi sorotan: transparansi penggunaan anggaran dan kesesuaian antara pengelolaan sumber daya dengan kualitas pelayanan publik.
“Wasrik Itwasum Mabes Polri bertujuan untuk mengecek secara transparan apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai peruntukannya dan pertanggungjawabannya dapat disinkronisasikan dengan pelayanan terhadap masyarakat,” jelas AKBP Golfried.
Ia menambahkan, analisis kinerja ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh Polres di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Bolmong Raya, telah beroperasi sesuai harapan dan regulasi.
“Tujuannya adalah menganalisa kinerja Polisi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai SOP. Bagi kami di Polres Boltim, ini adalah momentum bedah total kinerja mulai dari pengelolaan administrasi hingga eksekusi tugas di lapangan demi mewujudkan pelayanan kepolisian yang presisi, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dari level Mabes Polri ini, diharapkan standar pelayanan kepolisian di wilayah BMR terus meningkat dan selaras dengan tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang profesional.
