JAKARTA (detikgo.com)– Wakil Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bid Idiologi dan Politik H Djafar Badjeber MSI terkait tindakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) beberap wktu lalu di KPK, mensuport Langkah berani untuk memperkuat barisan Polri dalam memberantas Kasus Korupsi di tanah air Ujarnya, Rabu, 29 september 2021.
“Tindakan dan langkah baik Kapolri untuk memperkuat barisan dalam rangka memecahkan persoalan pidana khususnya masalah korupsi di tanah air harus suport Ujar Politisi Nasional Hanura.
Saya melihat langkah Kapolri untuk merekrut 56 pegawai KPK yang di gawangi novel Baswedan CS, tentunya melihat kepiawaian mereka dalam melakukan investigasi, penyelidikan, Penyidikan, dalam rangka memperkuat barisan Polri memberantas Korupsi dan persoalan lainnya kata Djafar Badjeber.
Jika dalam tawaran Kapolri terhadap 56 Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu oleh KPK, untuk bergabung dalam barisan Polri sebagai ASN tidak serta merta di tanggapi oleh sebagian Mereka, itu hak mereka tentunya, Tapi Langkah positif yang dilakukan oleh Kapolri sebagai jawaban mengurangi kegaduhan yang terus berlanjut di medsos Ujarnya.
Upaya Kapolri dalam memberantas Korupsi,kolusi dan nepotisme di negara ini dengan merekrut kembali para pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah 1 tindakan dan langkah yang harus kita dukung,” Tegas Politisi Hanura.
Sebelumnya, Kapolri Listyo, mengatakan, Korps Bhayangkara melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK tersebut yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, mantan Kabareskrim tersebut berpendapat rekam jejak 56 pegawai KPK yang dipecat karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi.
“Langkah tepat dalam menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan kebersamaan, musyawarah, dialog humanis,”ujar Mantan Anggota MPR RI.
Waketum DPP Hanura juga menambahkan,terkait perekrutan puluhan orang untuk menjadi ASN di Polri tersebut, tentunya dengan melihat rekam jejak mereka yang dianggap telah berpengalaman dalam menghadapi perkara pidana khususnya korupsi yang masih merajalela di tanah air.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan untuk bekerja di Bareskrim Polri.
Persetujuan Presiden Jokowi, kata Listyo, diberikan setelah pihaknya menyurat secara langsung untuk memberitahukan perihal permintaannya itu. Jawaban dari Jokowi, sambungnya, dikirim secara tertulis melalui Mensesneg Pratikno pada 27 September lalu.
Selanjutnya, sambung Listyo, pihaknya untuk segera berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN.(redaksi)
