Polri Terjunkan Bareskrim dan Baintelkam Tertibkan Tambang Ilegal, Prabowo: 70 Persen Hasil untuk Negara

JAKARTA, detikgo.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyisir pemegang Izin Usaha Pertambangan ⁦(IUP)⁩ di seluruh tanah air. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan negara menikmati minimal 70 persen hasil kekayaan tambang.

‎Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengerahkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) untuk memetakan perusahaan tambang yang perlu diawasi secara ketat.

Bacaan Lainnya

‎”Nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilansir CNBC Indonesia.

‎Suyudi menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik tambang ilegal yang beroperasi tanpa dasar hukum dan merugikan keuangan negara. Sebaliknya, perusahaan yang taat aturan wajib dikawal agar iklim investasi tetap terjaga.

‎”Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegas Suyudi, dikutip CNBC Indonesia.

‎”Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tandasnya.

‎Instruksi ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Presiden menginstruksikan jajaran menteri, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk memastikan manfaat kekayaan tambang lebih besar bagi negara.

‎”Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo, dilansir IDN Financials.

‎Pemerintah bahkan membuka opsi untuk mengambil alih saham perusahaan tambang. Investor asing tetap diperbolehkan masuk dengan modal, tetapi setelah investasi kembali, keuntungannya wajib mayoritas dinikmati oleh Indonesia.

‎”Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo, dikutip IDN Financials.

‎Prabowo menilai selama ini kekayaan negara hanya dikeruk tanpa memberi manfaat nyata, padahal penguasaan alat produksi diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

‎”Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” paparnya, dilansir CNBC Indonesia.

‎Dukungan terhadap langkah ini juga mengalir dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menyebut instruksi tersebut sebagai langkah mengembalikan penguasaan sumber daya alam ke kepentingan nasional.

‎”Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar, Rabu (18/11/2026), dikutip CNBC Indonesia.

‎Ia mencontohkan Rusia dengan Gazprom dan Rosneft, serta China yang kepemilikan pemerintah di perusahaan tambang terbesarnya mencapai sekitar 78 persen.

‎”Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” tandasnya.

‎Selain pendataan dan pembagian porsi keuntungan, pemerintah juga berencana mewajibkan seluruh aktivitas ekspor hasil tambang dilakukan melalui satu pintu untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *