JAKARTA, detikgo.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui rilis resmi yang disebarluaskan pada Senin (9/11/2026), membongkar penggunaan anggaran negara senilai Rp14.696.955.002 untuk jasa influencer yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data portal data.inaproc.id LKPP Tahun Anggaran 2023-2026, terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sementara tiga paket dari KKP pada 2025-2026.
Kontrak mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, serta jasa kehadiran figur publik dalam acara pemerintah. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp144 juta untuk TikTok hingga Rp3,6 miliar per paket di KKP.
ICW mencatat PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris. Ironisnya, Raffi baru dilantik Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan tersebut.
ICW mengidentifikasi lima persoalan kritis dalam pengadaan ini. Persoalan pertama adalah inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran. Padahal Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan membatasi belanja seremonial, publikasi, dan seminar.
Namun kenyataannya, KKP justru mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket influencer pada 2025 dan menambah Rp3,6 miliar pada 2026. Total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar.
Kondisi ini kontras dengan situasi 2026, di mana pagu transfer ke daerah turun Rp171 triliun menjadi Rp693 triliun. ICW membandingkan pengeluaran Rp575,65 juta untuk satu Instagram Story dengan alokasi dana desa yang hanya tersisa Rp200-300 juta per desa pada tahun yang sama.
Persoalan kedua berkaitan dengan manfaat pengadaan yang tidak terukur. ICW mempertanyakan urgensi menggunakan jasa influencer padahal kedua kementerian sudah memiliki biro humas, kanal media sosial resmi, dan unit TI yang didukung anggaran pajak.
ICW secara khusus menyoroti paket event attendance senilai Rp2,52 miliar. Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik tidak bisa menilai apakah pengeluaran sebesar itu benar-benar bermanfaat.
Persoalan ketiga menyangkut spesifikasi pengadaan yang mengarah ke penyedia tertentu. Empat paket Kemendikbudristek menggunakan e-purchasing di katalog elektronik, namun nama paket secara spesifik mencantumkan YouTube RANS Entertainment dan akun @raffinagita1717.
Spesifikasi seperti ini menutup kesempatan penyedia lain untuk bersaing. Penggunaan katalog elektronik menjadi tidak relevan jika sejak awal sudah mengarah ke satu penyedia.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga paket Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak seragam sekitar Rp3,6 miliar per paket. Keseragaman ini perlu penjelasan transparan tentang metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kewajaran harga.
Persoalan keempat adalah potensi konflik kepentingan dan penggunaan anggaran untuk promosi kekuasaan. ICW menegaskan uang pajak tidak boleh digunakan untuk membangun popularitas figur tertentu atau propaganda pemerintah.
Persoalan ini semakin serius mengingat Raffi Ahmad adalah pejabat publik yang dilantik pada Oktober 2024. PT Rans Animasi Indonesia yang didirikan 15 April 2020 sebelumnya tidak memiliki rekam jejak pengadaan pemerintah sebelum 2024. Setelah Raffi menjabat, kontrak langsung mengalir deras.
ICW juga menyinggung kontroversi Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya 29 Oktober 2026. Setelah beredar video yang menunjukkan peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS. Peristiwa ini membuktikan popularitas tidak otomatis mencerminkan kepercayaan publik.
Persoalan kelima, pengadaan tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan fungsi kementerian. ICW mempertanyakan bagaimana penayangan konten di media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendukung target kinerja kementerian. Pengadaan pemerintah harusnya berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Atas temuan ini, ICW mengajukan sejumlah tuntutan. KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian harus segera melakukan audit. Audit ini perlu mencakup kewajaran harga, dugaan pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak, dan kesesuaian pengadaan dengan tugas instansi.
ICW juga mendesak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang berpotensi mengarah ke penyedia tertentu.
Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan fungsi kementerian. ICW juga meminta adanya pencegahan agar perusahaan milik pejabat tidak menerima kontrak pemerintah selama yang bersangkutan menjabat.
Terakhir, Raffi Ahmad harus membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.
ICW menegaskan persoalan ini bukan sekadar tentang angka Rp14,69 miliar, tetapi tentang akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Publik berhak mengetahui apakah belanja influencer ini benar-benar dibutuhkan, memberikan manfaat terukur, dan bebas dari konflik kepentingan.
