KOTAMOBAGU, detikgo.com – Pakar hukum tata negara, Prof Margarito Kamis, mendesak PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) untuk membuka data dan membuktikan secara konkret pemenuhan hak masyarakat adat di wilayah konsesi tambang seluas 38.150 hektare di Bolaang Mongondow Raya (BMR), Sulawesi Utara. Margarito menilai narasi perusahaan selama ini masih sebatas klaim sepihak yang belum menyentuh keadilan substansial bagi warga adat.
Sorotan tajam ini disampaikan Margarito dalam kuliah umum di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) di Ballroom Hotel Sutan Raja, Senin (16/11/2026). Forum akademik ini memanas setelah General Manager External Relations and Security PT JRBM, Andreas Saragih, memaparkan status wilayah konsesi dan upaya pemenuhan hak masyarakat adat di sekitar kawasan tambang.
Margarito secara langsung mengkritik pemaparan pihak perusahaan. Ia menegaskan bahwa klaim kepatuhan tidak boleh berhenti pada narasi permukaan, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang terukur dan dapat diverifikasi secara independen.
”Saya pikir Pak General Manager harus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang mengklaim sudah menepati hak-hak dari masyarakat adat,” ujar Margarito.
Menurutnya, legalitas konsesi atau kepemilikan tumpukan dokumen perizinan tidak serta-merta menghapus pertanyaan mendasar tentang bagaimana hak-hak masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis, kultural, dan sosial di wilayah tersebut benar-benar dilindungi. Penguasaan wilayah pertambangan, tegasnya, wajib dilihat secara cermat agar tidak menggerus hak tradisional yang dijamin oleh konstitusi.
Sebelumnya, Andreas Saragih menyatakan bahwa JRBM telah mengantongi puluhan dokumen legal terkait kepemilikan wilayah konsesi sebagai dasar aktivitas pertambangan perusahaan. Namun, pemaparan administratif ini dinilai belum menjawab substansi kritik Margarito mengenai bentuk nyata dan dampak langsung dari pemenuhan hak masyarakat adat di dalam kawasan tambang.
Pertanyaan ini menjadi kian krusial mengingat skala operasi JRBM yang masif dan berdampak jangka panjang. Berdasarkan informasi laman resmi perusahaan, PT J Resources Bolaang Mongondow memegang Kontrak Karya generasi keenam yang mencakup dua blok pertambangan, yakni Bakan dan Lanut, dengan total luas mencapai 38.150 hektare.
Kontrak Karya tersebut berlaku hingga 2034. Sementara Tambang Bakan di Sulawesi Utara memiliki fasilitas pengolahan emas dengan metode heap leach berkapasitas sekitar 6,5 juta ton bijih per tahun. Besarnya cakupan wilayah dan durasi operasi ini membuat isu pengakuan hak tradisional, penguasaan tanah ulayat, dan mitigasi dampak sosial semakin relevan untuk diawasi secara ketat.
Negara sejatinya telah memberikan jaminan konstitusional yang mengikat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.
Sorotan akademis ini menjadi pengingat keras bahwa legitimasi investasi dan legalitas pertambangan tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan aspek perlindungan hak masyarakat adat. Publik kini menunggu penjelasan terbuka, transparan, dan terukur dari pihak JRBM atas desakan pembuktian yang dilontarkan pakar hukum tata negara tersebut.





