MINAHASA TENGGARA, detikgo.com – Mobilisasi ekskavator dan dump truck di jalan umum pada malam hari di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, mempertegas bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah ini masih beroperasi secara sistematis. Aktivitas tersebut jelas mengabaikan serangkaian instruksi penertiban yang seharusnya ditegakkan oleh aparat.
Informasi ini mencuat setelah sebuah video berdurasi sekitar 30 detik diunggah oleh warga bernama Jems Welly ke grup Facebook Kriminal Sulut Official, Rabu (18/11/2026).
Rekaman tersebut memperlihatkan sebuah ekskavator dengan lampu menyala sedang dimobilisasi pada jam yang jauh dari aktivitas normal.
Dalam unggahannya, Jems secara terbuka menantang Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Kapolda Sulut) Irjen. Pol. Yudho Hermanto, S.I.K., M.M., Mabes Polri, Kejaksaan, hingga Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ia menulis, “Kapolda Sulut dan Mabes Polri, Kejaksaan serta satgas PKH. Napa bukti nyata para bos-bos tambang ilegal ratatotok yg pake alat berat masih bekerja malam di kebun raya ratatotok dan alason serta ogus, Nibong. Mereka pandang enteng aturan penertiban Kapolda. Mari Torang Lihat bagaimana tindakan Kapolda Sulut dan satgas PKH untuk mo sikat para pelaku ini.”
Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Kalau memang aktivitas tambang sudah ditertibkan, tentu harus ada pengawasan. Jangan sampai di satu sisi dilakukan penertiban, tetapi di sisi lain aktivitas yang diduga berkaitan dengan PETI masih berjalan,” ujarnya.
Aktivitas ilegal ini menyasar area sensitif seperti Kebun Raya Megawati Ratatotok, Rotan Hill, Alason, Ogus, hingga Nibong.
Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru hijau ini telah berulang kali memakan korban jiwa akibat bentrokan antarkelompok, insiden penembakan, dan longsoran di area galian liar.
Skeptisisme publik terhadap penanganan kasus ini sangat terasa, khususnya terhadap kinerja Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han.
Di kolom komentar unggahan terkait, warganet Hajal Wakulu menuding, “Di Nibong Masi ada Lokasi orang cina sampe skarang belum tersentuh hukum.”
Senada dengan itu, warganet Edi Rumengan dan Piters Tangel menilai pernyataan pejabat terkait penertiban hanya “omon-omon” dan “omong doang”.
Gaman Rahcman menyoroti kontradiksi ucapan Kapolres, “Kapolres mitra katakan kita tindak lanjut ..kasus PETI di mitra…bukannya tindak tegas pelaku PETI kasiang Jo ngana Kapolres ..mitra.”
Ironisnya, mobilisasi alat berat di Ratatotok ini terjadi hanya sehari setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk menertibkan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menyoroti strategi Polri dalam memberantas praktik pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum serta merugikan negara.
Di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026), Suyudi menyatakan, “Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target.”
Ia menambahkan, “Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan.”
Janji Kapolri ini seharusnya menjadi sinyal keras bagi para pelaku PETI.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan alat berat masih bebas beroperasi di malam hari.
Kondisi ini seolah menunjukkan instruksi dari Mabes Polri tidak sampai atau sengaja diabaikan di tingkat daerah.
Kontras antara pernyataan tegas Kapolri di Jakarta dengan penanganan di Minahasa Tenggara ini mempertegas bahwa rantai penegakan hukum terputus di tingkat implementasi.
Publik kini mendesak Polda Sulawesi Utara untuk turun tangan langsung dan melakukan penyelidikan mendalam.
Penyelidikan ini harus menyasar para dalang serta pihak yang membiayai operasional tambang ilegal, termasuk menelusuri kepemilikan alat berat yang terekam dalam video viral tersebut.
Tekanan sepenuhnya kini tertuju pada Kapolda Sulut Irjen. Pol. Yudho Hermanto, S.I.K., M.M. untuk membuktikan bahwa instruksi penertiban dari Kapolri bukan sekadar formalitas di tengah ketidakpercayaan warga terhadap Kapolres Mitra.
Jika pola penertiban yang setengah hati ini terus dipertahankan, institusi penegak hukum secara tidak langsung turut memberi ruang bagi kejahatan yang menggerogoti masa depan Minahasa Tenggara.





