MINAHASA (detikgo.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,07 triliun, sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,06 triliun.

Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Rabu (18/11/2026), dengan agenda penyampaian nota keuangan oleh Bupati Kab Minahasa, Dr Robby Dondokambey.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan SE, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Turut hadir Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 27 anggota tercatat hadir dan menandatangani daftar hadir. Dengan jumlah tersebut, persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Minahasa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Rapat pun dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,06 Triliun
Dalam penyampaian nota keuangan, Bupati Robby Dondokambey menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kapasitas fiskal, serta sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Arah kebijakan anggaran tersebut disusun untuk menopang visi pembangunan Kabupaten Minahasa, yakni “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”

Berdasarkan struktur Ranperda APBD 2027 yang dipaparkan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.060.471.531.493 atau sekitar Rp1,06 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,5 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp911,1 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,8 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.076.097.354.949 atau sekitar Rp1,07 triliun.
Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp882,6 miliar, belanja modal Rp48,9 miliar, belanja tidak terduga Rp6 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp138,5 miliar.
Pada pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp27,5 miliar.
Tiga Fraksi Terima Ranperda untuk Dibahas Lebih Lanjut
Usai penyampaian nota keuangan oleh Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Minahasa terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui perwakilan masing-masing, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh dr. Anita Mamuaya, M.Kes., menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Meski demikian, seluruh fraksi menekankan pentingnya keterlibatan aktif jajaran kepala dinas dan pimpinan SKPD dalam setiap agenda pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Kehadiran para pejabat teknis dinilai penting guna memastikan setiap program dan alokasi anggaran dapat dibahas secara komprehensif, sehingga substansi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa atas perhatian serta masukan yang diberikan.
Ia juga memastikan telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar berperan aktif, serius, dan kooperatif dalam mengikuti seluruh rangkaian pembahasan teknis APBD 2027.
Rapat paripurna kemudian ditutup setelah Ketua DPRD Franky Wolayan mengetuk palu, menyusul persetujuan peserta rapat untuk meneruskan Ranperda APBD 2027 ke pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahapan pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam mengkaji secara mendalam arah kebijakan belanja, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah sebelum Ranperda APBD 2027 ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.(MGP)
ADVERTORIAL





