KOTAMOBAGU, detikgo.com – Persoalan hak masyarakat adat di wilayah konsesi PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) mendapat tanggapan keras dari kalangan yang membela investasi resmi.
Presidium Majelis Penambang Rakyat Indonesia (MPRI), Sehan Ambaru, SH, menyebut klaim tanah ulayat di kawasan tersebut hanyalah tameng yang digunakan kelompok penambang ilegal untuk melegitimasi aktivitas mereka yang mengganggu perusahaan.
Sehan menegaskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) tidak bisa berdiri di atas klaim sepihak tanpa landasan hukum administratif yang sah. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi turunan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Menurut Sehan, aturan tersebut mensyaratkan adanya pengakuan formal melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten atau kota. Ia menantang para pengklaim untuk menunjukkan bukti legalitas tersebut.
”Jadi kalau ada yang klaim maka dimana dan kapan tanah ulayat dan Tanah Adat di BMR ini di Perdakan sesuai petunjuk Permendagri tersebut…?” tanya Sehan dalam rilis yang diterima pada Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengakuan oleh negara dan daerah dalam bentuk Perda untuk kawasan hutan adat dan tanah ulayat di Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Karena ketiadaan pengakuan formal tersebut, Sehan menyatakan bahwa seluruh status hutan di BMR saat ini adalah Hutan Negara, yang mencakup Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi. Seluruh status lahan ini, tegasnya, tunduk pada Undang-Undang Kehutanan, bukan pada hukum adat atau hak ulayat.
Lebih jauh, Sehan menuding adanya praktik kriminal di balik kisruh lahan yang kerap diberitakan. Ia menduga keributan ini dipicu oleh proses jual beli lahan Hutan Negara oleh oknum, baik dari dalam maupun luar Desa Bakan, yang kemudian memperjualbelikan lahan berstatus HPT tersebut.
”Saya kira kisruh lahan di dalam konsensi PT JRBM yang sering diberitakan akhir-akhir ini itu adalah karena ada proses jual beli Hutan Negara oleh oknum baik di dalam Desa Bakan dan orang luar Bakan dan ini adalah alamat pidana,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Sehan mengimbau aparat penegak hukum untuk bertindak terukur dan tepat sasaran terhadap kelompok yang dianggap mengganggu aktivitas perusahaan investasi resmi. Ia menilai aksi tersebut sangat mengganggu iklim investasi di daerah, apalagi perusahaan tambang resmi di BMR dinilai telah memberikan kontribusi nyata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan penyerapan tenaga kerja, baik skill maupun non-skill, bagi masyarakat lingkar tambang.
”Jadi baiknya kelompok penambang tradisional ilegal yang sering mengganggu aktivitas perusahaan tambang resmi di BMR untuk kiranya dapat ditindak segera,” tegasnya.
Tanggapan ini menambah lapisan kompleksitas pada perdebatan publik yang sebelumnya diangkat oleh pakar hukum tata negara, Prof. Margarito Kamis. Di satu sisi, ada desakan agar perlindungan hak konstitusional masyarakat adat tidak dikalahkan oleh dokumen konsesi perusahaan. Di sisi lain, muncul peringatan keras mengenai potensi penyalahgunaan narasi adat untuk melindungi aktivitas ilegal di atas lahan yang secara administratif masih berstatus Hutan Negara.
Kini, bola panas bergulir ke meja penegak hukum dan pemerintah daerah. Publik menunggu kejelasan status lahan serta tindakan tegas aparat, apakah akan menindak dugaan pidana jual beli lahan negara, atau memfasilitasi verifikasi klaim masyarakat adat sesuai jalur hukum yang berlaku, demi menciptakan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan.





