MINAHASA TENGGARA, detikgo.com – Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Nibong, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menuai sorotan tajam.
Merujuk pada pemberitaan EksposeTimes.com, seorang anggota polisi berinisial RN yang bertugas di lingkungan Polres Minahasa Selatan diduga terlibat dalam rantai operasional PETI. Keterlibatan tersebut mencakup pengangkutan material hingga proses pengolahan emas di lokasi tambang ilegal di kawasan Nibong.
Aktivitas ini terungkap pada Senin (9/11/2026). Temuan ini dinilai janggal mengingat Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudo Hermanto, saat ini tengah menggencarkan instruksi penindakan tegas dan masif terhadap segala bentuk pertambangan ilegal di wilayahnya.
Kawasan Nibong sejatinya memiliki rekam jejak kelam. Lokasi ini pernah menjadi titik panas bentrokan perebutan lahan yang menewaskan tiga orang. Kini, dugaan keterlibatan aparat justru menambah daftar panjang masalah keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Dugaan keterlibatan anggota kepolisian ini menghadirkan kompleksitas tersendiri, mengingat adanya tumpang tindih yurisdiksi. Oknum yang diduga terlibat bertugas di lingkungan Polres Minahasa Selatan, namun aktivitas ilegal tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Minahasa Tenggara.
Kondisi ini menuntut intervensi langsung dan netral dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Utara. Pemeriksaan internal tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya pada tingkat kepolisian resort, demi menghindari potensi konflik kepentingan atau upaya pengaburan fakta di lapangan.
Propam perlu bergerak cepat untuk memverifikasi kebenaran informasi ini, memastikan posisi anggota tersebut, serta mengusut tuntas apakah ada jaringan atau pihak lain yang memberikan perlindungan di balik operasional PETI Nibong. Penyelidikan harus menjangkau siapa pemodal di balik aktivitas ini dan siapa yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomi dari tambang ilegal tersebut.
Konsistensi Kapolda Yudo Hermanto kini dipertaruhkan. Instruksi pemberantasan PETI harus diterapkan tanpa pandang bulu, mencakup pekerja, pengelola, pemodal, hingga aparat yang terbukti melindungi operasi ilegal.
Penertiban fisik lokasi tambang tidak akan menyelesaikan akar masalah jika mata rantai operasinya masih utuh. Publik kini menanti langkah konkret Propam Polda Sulawesi Utara untuk mengungkap kebenaran secara objektif, bukan membiarkan dugaan ini menguap begitu saja tanpa kejelasan hukum.
Terkait dugaan ini, saat dikonfirmasi detikgo.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/11/2026), Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han, memberikan respons singkat. “Terima kasih infonya, kita tindaklanjuti”, tulis Kapolres.
detikgo.com akan terus berupaya menghubungi Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Reindolf Unmehopa, S.H., S.I.K., untuk meminta keterangan resmi terkait langkah konkret dan transparansi pemeriksaan yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan anggota kepolisian tersebut.
