Manado, detikgo.com – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah tegas tuduhan adanya permintaan dana operasional oleh penyidik maupun atasan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut kepada pelapor John Hamenda dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kombes Pol Suryadi menyusul pemberitaan sejumlah media di Jakarta yang memuat tuduhan tersebut berdasarkan keterangan John Hamenda melalui kuasa hukumnya.
Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), Suryadi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia juga menyayangkan pemberitaan yang menurutnya tidak memberikan ruang hak jawab kepada pihak kepolisian sebelum informasi dipublikasikan secara luas.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” tegas Suryadi.
Ia menjelaskan, perkara sengketa tanah tersebut telah bergulir sejak 2016. Pada awalnya, penanganan perkara dilakukan oleh Polresta Manado, sebelum kemudian ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
Menurutnya, selama proses penanganan berlangsung, baik pihak pelapor maupun terlapor telah menempuh sejumlah upaya hukum, termasuk melalui jalur perdata dan dua kali pengajuan praperadilan.
Lebih lanjut, Suryadi menerangkan bahwa penghentian penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dengan mempertimbangkan sejumlah aspek hukum.
Di antaranya, putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah penanganan perkara.
Kombes Pol Suryadi juga menyayangkan munculnya tuduhan terhadap penyidik tanpa disertai bukti konkret. Ia meminta John Hamenda bersama kuasa hukumnya untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia apabila memiliki bukti baru atau novum yang dapat mendukung perkara tersebut.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujarnya.
Suryadi bahkan menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan pidana apabila tuduhan maupun informasi yang dinilai tidak benar tersebut terus disebarluaskan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, menegaskan bahwa institusi Polda Sulawesi Utara tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik terhadap institusi kepolisian. Namun, penyampaian tuduhan yang dinilai tidak didukung bukti sah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi tersebut, Polda Sulut menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga profesionalitas penyidik dalam menangani setiap perkara.(**/jenny)





