MINAHASA (DETIKGO.COM)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengambil kebijakan mengalihkan jenis penahanan Dano Refiano Warouw, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.
Dari sebelumnya berstatus tahanan rumah tahanan (Rutan), kini Dano menjalani penahanan kota. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan penanganan medis lanjutan serta alasan kemanusiaan.
Keputusan ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, SH, MH, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Tondano, Kemarin, Rabu Malam (11/11). Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasie Intel Syaiful Arif, SH, MH, dan Kasie Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Devis Buni Lele, SH, MH.
KONDISI KESEHATAN JADI PERTIMBANGAN
Rama menjelaskan, proses pengalihan penahanan bermula pada 6 November 2026. Saat itu, penyidik menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano yang memuat rekomendasi dokter terkait kondisi kesehatan tersangka.
Dalam rekomendasi medis tersebut, Dano dilaporkan mengalami sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya perlemakan hati atau Fatty Liver Grade I, batu empedu atau Cholecystolithiasis, kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat disertai kalsifikasi yang mengharuskannya menggunakan kateter.
Riwayat penyakit tersebut juga diperkuat dengan rekam medis dari Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 26 Maret 2026.
Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik Kejari Minahasa membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan medis.
Hasil pemeriksaan dokter pada 6 November 2026 merekomendasikan agar tersangka menjalani rawat inap. Atas dasar itu, penyidik kemudian menerbitkan surat perintah pembantaran penahanan.
Kajari Minahasa menjelaskan, langkah tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang perawatan tahanan serta Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
PENASIHAT HUKUM AJUKAN PENGALIHAN PENAHANAN
Perkembangan selanjutnya terjadi pada 11 November 2026. Penasihat hukum tersangka, Jahya Donny Tampemawa, SH, MH, mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan agar kliennya dapat menjalani perawatan jalan secara intensif melalui poliklinik spesialis.
Permohonan tersebut dilengkapi surat keterangan dokter Nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 yang ditandatangani dr. Adrew Hukom, Sp.PD.
Setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan, rekomendasi medis, serta permohonan penasihat hukum, penyidik akhirnya memutuskan mengalihkan status penahanan Dano dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota.
“Pengalihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan yang juga menjadi roh dari KUHAP yang baru,” jelas Rama.
KUASA HUKUM: KLIEN MASIH MEMBUTUHKAN PENANGANAN MEDIS
Sementara itu, penasihat hukum tersangka, Jahya Tampemawa, membenarkan bahwa kliennya telah mengalami keluhan kesehatan sejak awal 2026.
Menurut Jahya, kondisi kesehatan Dano sempat mengalami gangguan serius selama menjalani penahanan, terutama kesulitan buang air kecil yang mengharuskannya menggunakan kateter.
Meski kondisi kliennya kini relatif stabil setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Jahya menegaskan bahwa masih terdapat tindakan medis lanjutan yang harus segera dilakukan.
“Berdasarkan anjuran dokter, penanganan terhadap kondisi prostat harus segera dilakukan. Namun, karena terdapat beberapa gangguan kesehatan lainnya, tindakan medis perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas,” ungkap Jahya.
Ia menilai, perubahan status penahanan menjadi tahanan kota akan memudahkan kliennya mengakses pelayanan kesehatan, khususnya pemeriksaan dan pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan spesialis.
Dengan status tersebut, tersangka dapat menjalani pemulihan di rumah sekaligus mengikuti program rawat jalan sesuai ketentuan dan batas wilayah yang ditetapkan penyidik.
BUKAN PEMBEBASAN, PROSES HUKUM TETAP BERJALAN
Di tengah keputusan pengalihan penahanan tersebut, Jahya menegaskan bahwa kebijakan itu tidak boleh dimaknai sebagai pembebasan tersangka ataupun penghentian proses hukum.
Ia memastikan kliennya tetap berstatus tersangka dan wajib mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
“Perlu saya tegaskan, klien kami tetap berstatus sebagai tersangka dan proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku. Ini hanya pengalihan jenis penahanan, bukan pembebasan dan bukan berarti perkara selesai,” tegas Jahya.
Pihaknya juga meminta keluarga tersangka tetap kooperatif dan menjalin komunikasi dengan penyidik Kejari Minahasa, terutama apabila nantinya diperlukan rujukan medis ke luar wilayah Tondano.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar kewajiban hukum tersangka tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan penanganan kesehatannya.
PUBLIK TETAP MENUNGGU KEPastian PENEGAKAN HUKUM
Pengalihan penahanan ini menjadi bagian dari dinamika penanganan perkara dugaan korupsi retribusi pasar di Kabupaten Minahasa.
Di satu sisi, kondisi kesehatan seorang tahanan merupakan aspek kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian. Namun di sisi lain, proses penegakan hukum dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan retribusi publik juga harus tetap berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Masyarakat tentu berharap penanganan perkara ini tidak berhenti pada persoalan status penahanan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai perkembangan penyidikan dan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyalahgunaan retribusi pasar Tahun 2024.
Sebab, prinsip penegakan hukum bukan hanya memastikan hak-hak tersangka terpenuhi, melainkan juga menjamin bahwa kepentingan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap mendapatkan perhatian. (MGP)
