MANADO, detikgo.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial mengenai penyitaan serta pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).
Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Kejati Sulut menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 dan uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026 merupakan dua objek penyitaan yang berbeda.
Perbedaan tersebut mencakup sumber kepemilikan, waktu, serta tempat penyitaan. Dengan demikian, kedua nominal uang tersebut tidak dapat disamakan ataupun dianggap sebagai objek penyitaan yang sama.
Kronologi bermula pada 22 Juli 2026, ketika penyidik Kejati Sulut mengumumkan penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR melalui konferensi pers.
Selanjutnya, uang tersebut disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dalam rangka pengembangan penyidikan perkara PT HWR, pada 23–24 Juli 2026, penyidik kembali melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA dengan total mencapai Rp18.866.836.000.
Dari total tersebut, uang sebesar Rp15.660.000.000 merupakan milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan milik EL.
Artinya, penyitaan uang dari kediaman JA dan EL dilakukan setelah penyitaan uang dari PT HWR pada 22 Juli 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, EL kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Sementara itu, dalam konferensi pers pada 2 November 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si. menyampaikan perkembangan penanganan barang bukti berupa uang yang sebelumnya disita dari kediaman EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, penyidik tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara dugaan korupsi PT HWR. Penyidik juga tidak menemukan keterkaitan uang milik JA dengan perbuatan tersangka EL maupun indikasi tindak pidana yang menjadi dasar penyitaan.
Atas dasar hasil penyidikan tersebut, uang sebesar Rp15.660.000.000 yang sebelumnya disita dari JA pada 24 Juli 2026 dikembalikan kepada pemiliknya.
Adapun uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL hingga kini masih diamankan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Kejati Sulut Tegaskan Dua Objek Penyitaan Berbeda
Untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, Kejati Sulut kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 bukan merupakan uang milik JA.
Uang tersebut merupakan objek penyitaan tersendiri yang telah disetorkan ke RPL pada BSI.
Sementara itu, uang sebesar Rp15.660.000.000 yang dikembalikan kepada JA merupakan uang yang disita secara terpisah dari kediamannya pada 24 Juli 2026.
Dengan demikian, pengembalian uang yang diumumkan pada 2 November 2026 bukanlah pengembalian atas uang Rp15.040.570.446 yang sebelumnya disita dari PT HWR.
Kejati Sulut menjelaskan bahwa terdapat dua objek penyitaan dengan kronologi berbeda.
Pertama, uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 dan telah disetorkan ke RPL pada BSI.
Kedua, uang sebesar Rp15.660.000.000 milik JA yang disita dari kediamannya pada 24 Juli 2026 dan kemudian dikembalikan setelah penyidik tidak menemukan keterkaitannya dengan perkara maupun perbuatan tersangka EL.
Kejati Sulawesi Utara juga menegaskan komitmennya untuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Namun demikian, informasi yang disampaikan kepada publik diharapkan tetap mengacu pada kronologi dan fakta secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kesimpulan yang keliru.
Kejati Sulut berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan berpedoman pada fakta serta alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasi Penkum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, SH menegaskan bahwa kejelasan fakta merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan semata-mata asumsi yang berkembang di ruang publik.(**/jenny)
