MANADO, detikgo.com — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menghadiri agenda strategis Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kegiatan yang dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara ini berlangsung di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin Manado, Rabu (10/12/2025).
MoU tersebut menitikberatkan pada penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sebuah inovasi hukum yang mulai diterapkan sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis, edukatif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Langkah ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendorong pendekatan yang lebih progresif, sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hibah barang rampasan negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, dan memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., perwakilan Jampidum Kejaksaan RI Dr. Hari Wibowo, S.H., M.H., Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, S.IP., M.M., unsur Forkopimda, para Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, serta perwakilan PT Jamkrindo.
Melalui MoU dan kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulut menegaskan komitmen bersama untuk semakin memperkuat sinergi dalam penegakan hukum, memperluas pemanfaatan aset negara, serta mendorong efektivitas pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Diharapkan, langkah strategis ini menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan Sulawesi Utara secara keseluruhan.
(*/BENSA)
