TAHUNA, detikgo.com – Ancaman “eksodus” massal nasabah Bank Sulut Gorontalo (BSG) di Tahuna menuju bank milik negara seperti Mandiri, BNI dan BRI semakin menguat dan diprediksi akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Pemicu utama adalah kekecewaan mendalam masyarakat Kepulauan Nusa Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terhadap tiga persoalan krusial yang belum mendapat tanggapan memuaskan dari pihak BSG.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pun mulai angkat suara, mendesak agar BSG segera merespon penegasan yang disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 08 April 2025.
Adapun yang menjadi sorotan Bupati Kepulauan Sangihe yaitu :
Tingginya suku bunga pinjaman yang diberlakukan BSG. Besarannya dinilai mencekik leher nasabah dan jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga yang ditawarkan oleh bank lain seperti BNI dan BRI. Dalam RUPS, Bupati Thungari secara terbuka meminta agar perhitungan suku bunga di wilayah Sangihe segera dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Manajemen BSG yang dianggap buruk, terutama setelah terbongkarnya kasus pembobolan dana nasabah hingga miliaran rupiah di sejumlah mesin ATM. Insiden ini dinilai telah merusak kepercayaan publik dan mencoreng kredibilitas bank daerah tersebut. Dalam RUPS, Bupati Sangihe turut mendesak agar kasus ini diselesaikan secara transparan, serta menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat. Ia mengingatkan agar pihak manajemen tidak menciptakan kesan seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Aliansi Aktivis Nusa Utara (A2NU), Charles Balanehu, S.Th., M.pd.K., C.BJ., C.EJ., C.JB., turut memberikan tanggapan tegas atas situasi ini. Ia menyatakan bahwa pimpinan RUPS perlu mengagendakan pembahasan khusus mengenai perilaku dan kinerja pengelola BSG Tahuna, terutama menyangkut kasus pembobolan dana nasabah.
“Menurut pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bukti nyata dari perhatian dan kepedulian Beliau sebagai pimpinan daerah sekaligus pembina para Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak stabil. Pernyataan tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap situasi terkini. Oleh karena itu, saya selaku Ketua LSM A2NU, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah maju dan tindakan konkret yang telah diambil oleh Bapak Bupati.” Tutur Balanehu.
“Jangan sampai mereka berpura-pura seolah tidak ada masalah. Saya sepakat dengan Bupati Sangihe Michael Thungari, kasus ini harus dituntaskan. Selain itu, perlu ada penyegaran dalam tubuh BSG Tahuna,” tegas Charles Balanehu.
Ia (Charles-red) juga menyoroti hasil RUPS yang dinilai sama sekali tidak mengakomodasi keterwakilan masyarakat Nusa Utara dalam jajaran komisaris. Saat ini, posisi tersebut disebutnya didominasi oleh satu kelompok suku tertentu, yang menimbulkan ketimpangan representasi.
“Kalau ingin adil dan menjaga persatuan, seharusnya tetap ada keterwakilan dari Nusa Utara demi menjamin kesetaraan dan rasa memiliki,” ujarnya.
Charles memperingatkan bahwa jika berbagai aspirasi masyarakat kepulauan yang telah disuarakan pimpinan daerah, khususnya dari Kepulauan Sangihe, tidak juga diindahkan, maka LSM Aliansi Aktivis Nusa Utara (A2NU) siap menggalang dukungan dan menyuarakan untuk mengalihkan dana dari BSG ke bank pemerintah lainnya.
(BENSA)
