Kunjungi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Bupati Michael Thungari Perjuangkan Infrastruktur

MANADO, detikgo.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat merespons kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dengan mengajukan penanganan darurat pada sejumlah ruas jalan nasional. Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara di Manado, Selasa (05/05/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan kondisi terkini dua titik kerusakan yang dinilai paling mendesak. Titik pertama berada pada ruas Batas Kota Tahuna–Naha, tepatnya di Kampung Kalasuge, yang mengalami abrasi parah akibat gelombang laut dan angin utara. Erosi yang terjadi telah menggerus sebagian besar badan jalan dan berpotensi mengancam kelangsungan akses transportasi warga.

Bacaan Lainnya
Bupati Michael Thungari, mengajukan proposal beberapa pembangunan infrastruktur jalan untuk Kab. Sangihe

Sementara itu, titik kedua terletak di ruas Tahuna–Tamako, Kampung Nagha 1, yang terdampak longsor. Kondisi jalan di lokasi ini dinilai membahayakan pengguna jalan dan dapat menghambat mobilitas masyarakat jika tidak segera ditangani.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPJN Sulawesi Utara menyampaikan bahwa kedua titik tersebut telah masuk dalam rencana penanganan pada tahun anggaran mendatang, bersama sejumlah lokasi rawan lainnya di wilayah Sulawesi Utara.

Namun demikian, melihat tingkat kerusakan yang semakin mengkhawatirkan, Bupati Sangihe turut mengusulkan langkah penanganan sementara sebagai solusi cepat. Usulan tersebut mendapat respons positif, dengan komitmen pelaksanaan penanganan darurat dalam waktu dekat.

Upaya ini diharapkan mampu menahan laju kerusakan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, khususnya di wilayah-wilayah yang bergantung pada akses jalan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan infrastruktur strategis, terutama yang terdampak bencana, sebagai bagian dari upaya menjaga konektivitas dan stabilitas wilayah kepulauan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *