JAKARTA (detikgo.com)- Pada saat beberapa bulan lalu, Indonesia menerima Plakat Penghargaan dari IRRI ( Internasional Rice Research Institute), sungguh membanggakan.
Bagaimana tidak bangga, ternyata saat kita sedang menghapus Covid-19, ternyata mampu mengukir sejarah dan prestasi. Sebagai anak bangsa tentu kita semua pasti bangga, kata Wakil Ketua umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bid Idiologi dan Politik H Djafar Badjeber M,Si.
Salah satu ukuran penerima plakat penghargaan, itu karena dalam kurun tahun 2019-2021, Indonesia tidak mengimpor beras yang sifatnya komersil.
Penghargaan IRRI tidak mudah diperoleh negara yang bukan produsen, apalagi sampai ke Swasembada beras. Artinya Plakat Penghargaan IRRI ini sudah melalui seleksi ketat yang sifatnya menyeluruh.
Belum selesai rasa bangga, gembira dan senang hati, ternyata kita dikejutkan adanya wacana impor beras, akibat Beras Cadangan Pemerintah (BCP) tinggal 670.000-an Ton, Oktober 2022. Angka ini, bila dibandingkan Oktober 2021 tentu cukup berbeda, stock tahun lalu masih di kisaran 1,25 juta Ton.
Akibat stock beras di Bulog tinggal 670 ribuan ton, maka menimbulkan kegelisahan pengamat per-berasan. Bayangkan stock seperti itu cukup mengkhawatirkan, bisa menimbulkan kelangkaan beras ditengah masyarakat, dan bisa muncul macam-macam spekulasi.
Memang, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, impor masih diberi koridor dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan.
Bila impor beras tetap dilakukan, bagaimana dengan nasib petani kita?
Selama ini harga gabah petani belum bisa menutupi biaya operasional, dari biaya sewa lahan, belanja pupuk, bayar tenaga kerja, dll. Mungkin bila harga gabah petani dinaikkan okeh pemerintah tentu petani akan bergairah. Cobalah pemerintah renungkan biaya operasional sejak bajak lahan, pemeliharaan, pemupukan sampai dengan panen, berapa besar biayanya per-hektar. Dari situ akan ketahuan biaya dan penentuan harga gabah.
Meskipun konon pupuk telah disubsidi, faktanya petani masih kesulitan memperoleh pupuk. Olehnya perlu dicarikan solusi cemerlang, dan pasti sehingga harga gabah itu menarik dan menantang bagi petani.
Sudah waktunya petani kita dapat merasakan arti pembangunan dan kemerdekaan sehingga mereka dapat merasakan keuntungan dan kesejahteraan, kata Mantan Plt Sekjen DPP Hanura.
“Sebab, sejak dulu sampai saat ini. standar kehidupan petani kita masih begitu-gitu saja, belum ada peningkatan berarti”.
Penulis, selain sebagai Politisi Nasional DPP Partai Hanura, H Djafar Badjeber M,Si juga sebagai pengamat yang aktif menyikapi kebijakan Pemerintah terhadap kepentingan rakyat.(DJB/Redaksi)
