Respons Pengaduan John Hamenda, INAKOR Desak Propam Usut Objektif, Lindungi Penyidik Ditreskrimum dari Tekanan Publik

‎MANADO, detikgo.com – Lembaga Independen Nasionalis Anti Korupsi ⁦(INAKOR)⁩ menyatakan dukungan moral terhadap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum ⁦(Ditreskrimum)⁩ Polda Sulawesi Utara ⁦(Sulut)⁩. Sikap ini diambil di tengah memanasnya polemik antara pengusaha John Hamenda dan Direktur Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, terkait dugaan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di kawasan Malalayang, Kota Manado.

‎Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional ⁦(DPN)⁩ INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh dihakimi oleh opini publik sebelum adanya pembuktian yang sah secara hukum.

Bacaan Lainnya

‎”Kami tidak ingin aparat penegak hukum kehilangan keberanian mengambil keputusan hanya karena menghadapi tudingan yang belum terbukti. Penyidik harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tekanan opini,” tegas Rolly Wenas dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Senin (17/11).

‎Polemik ini bermula dari pengaduan John Hamenda yang diwakili kuasa hukumnya, Dr. Santrawan Paparang, ke Divisi Profesi dan Pengamanan ⁦(Propam)⁩ Polri di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Dalam pengaduannya, Hamenda menuding adanya permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara sengketa tanah tersebut.

‎Menanggapi tudingan itu, Kombes Pol Suryadi sebelumnya telah memberikan klarifikasi terbuka kepada media. Ia menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ⁦(SP3)⁩ dalam perkara tersebut dilakukan dengan mengacu pada putusan praperadilan dan rekomendasi dari Biro Pengawasan Penyidikan ⁦(Wassidik)⁩ Bareskrim Polri.

‎Rolly menilai, kesediaan pejabat kepolisian untuk memberikan penjelasan kepada publik merupakan langkah positif yang mencerminkan akuntabilitas institusi. Namun, ia mengingatkan bahwa klarifikasi tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dijadikan kesimpulan akhir sebelum pemeriksaan resmi selesai.

‎”Kami menghormati hak John Hamenda untuk mengadu. Tetapi jajaran penyidik juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, mempertahankan nama baik, dan menyampaikan pembelaan. Jangan sampai asas praduga tak bersalah hanya berlaku bagi satu pihak,” ujarnya.

‎Desak Propam Bekerja Objektif

‎Lebih lanjut, INAKOR mendesak Divisi Propam Polri untuk segera memberikan kepastian terkait status dan tindak lanjut pengaduan tersebut. INAKOR berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan melibatkan keterangan pelapor, klarifikasi pihak terlapor, serta dokumen-dokumen sah seperti putusan praperadilan dan rekomendasi Wassidik yang disebut dalam klarifikasi Dirreskrimum.

‎”Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan yang sah harus menjadi dasar untuk memberikan kejelasan dan menjaga kehormatan pihak yang dilaporkan. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tambah Rolly.

‎Kawal Asta Cita Presiden Prabowo

‎Rolly mengaitkan dukungan INAKOR terhadap profesionalisme Polda Sulut ini dengan komitmen lembaga untuk mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, Asta Cita ke-7 yang menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

‎Sebagai aktivis antikorupsi asal Sulawesi Utara, Rolly menilai reformasi hukum tidak akan berjalan optimal apabila aparat yang menjalankan kewenangannya secara sah tidak memperoleh perlindungan dari penghakiman liar di ruang publik.

‎”Membela kehormatan Polri bukan berarti membenarkan setiap tindakan aparat. Membela Polri berarti mendukung anggota yang bekerja sesuai hukum, mengingatkan apabila ada kekeliruan, dan menghormati mekanisme pemeriksaan ketika muncul pengaduan,” pungkasnya.

‎”Jangan hakimi penyidik sebelum bukti berbicara. Jangan biarkan kehormatan Polri dipertaruhkan oleh perang opini. Kawal Asta Cita Presiden Prabowo, lindungi aparat yang bekerja benar, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu!”

‎INAKOR menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan dukungan moral terhadap profesionalisme dan independensi penegakan hukum, bukan sebuah kesimpulan bahwa pengaduan John Hamenda tidak benar, ataupun bahwa tindakan penyidik telah terbukti sepenuhnya sesuai ketentuan hukum sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *