JAKARTA, detikgo.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SE, MM, melakukan audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Ridwan Mulyana, Kamis (26/2/2026) pukul 13.00 WIB.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Nelayan 1, Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi sejumlah anggota DPRD, Asisten I Sekda, Kepala Dinas Perikanan Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kondisi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia mengungkapkan, selama kurang lebih satu tahun terakhir masa kepemimpinannya, daerah belum merasakan adanya intervensi signifikan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perikanan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara resmi mengajukan proposal usulan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026. Lokasi yang diusulkan adalah Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna.
Menurut Bupati, Kelurahan Santiago dinilai memenuhi berbagai persyaratan utama program, di antaranya ketersediaan lahan, adanya lembaga pengelola, serta potensi aktivitas perikanan tangkap yang cukup besar, termasuk dukungan wilayah penyangga di sekitarnya.
“Program ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sektor perikanan tangkap di Sangihe sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Bupati dalam pertemuan tersebut.
Proposal usulan tersebut telah diterima langsung oleh Sesditjen yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Kampung Nelayan Merah Putih TA 2026. Selain itu, dokumen pengajuan juga telah direkam dalam sistem pendaftaran resmi yang disediakan KKP RI.
Menanggapi usulan tersebut, pihak KKP RI menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menunggu jadwal survei lokasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Tim Kerja KKP RI sebagai bagian dari tahapan verifikasi lapangan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe.
