MINAHASA, (Detikgo.com)- Dalam nuansa syukur dan semangat kebangsaan, Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Ibadah Oikumene menyambut Bulan Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Acara rohani ini berlangsung khidmat di Wale Ne Tou Minahasa dan dipimpin oleh Gembala Tedius K. Batasina, S.Th. Kemarin, Kamis 7 Agustus 2025.
Hadir dalam ibadah tersebut Bupati Kab Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., Ketua TP-PKK Ny. Martina Watok Dondokambey-Lengkong, S.E., jajaran Forkopimda, tokoh agama, instansi vertikal, serta seluruh ASN dan THL di lingkungan Pemkab Minahasa.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey (RD) menyampaikan bahwa ibadah ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang spiritual untuk merenungkan perjalanan bangsa dan peran masyarakat Minahasa di dalamnya.
“Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas 80 tahun kemerdekaan bangsa, dan menjadikannya sebagai dorongan rohani untuk melayani dengan iman, integritas, dan kasih,” ujar RD.
Bupati RD menegaskan bahwa pelaksanaan Ibadah Oikumene merupakan simbol kuat dari persatuan umat beriman lintas denominasi di Minahasa. Dalam keberagaman iman, kata dia, terkandung kekuatan moral untuk membangun daerah yang inklusif dan berkeadaban.
“Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk bersatu. Dari Minahasa, kita ingin tunjukkan wajah Indonesia yang sejuk, rukun, dan penuh harapan,” tegasnya.
RD juga menyinggung pentingnya integrasi antara iman dan pelayanan publik. Menurutnya, membangun Minahasa bukan hanya tugas administratif, tapi juga panggilan moral untuk melayani dengan ketulusan dan tanggung jawab.
“Pelayanan yang benar bukan hanya menyenangkan manusia, tapi harus berkenan di hadapan Tuhan,” tandasnya.
Ibadah Oikumene ini turut menjadi panggung pelantikan pengurus dua lembaga penting:
- Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Minahasa periode 2024–2028
- Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) periode 2025–2030
Bupati mengucapkan selamat dan menitipkan harapan besar agar keduanya mampu membawa warna baru dalam penguatan nilai toleransi, budaya musik rohani, dan pelayanan umat.
Di akhir sambutannya, RD mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar responsif terhadap proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
“Setiap kepala perangkat daerah wajib bersikap terbuka dan kooperatif. Kelengkapan data dan transparansi adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam membangun kepercayaan publik,” pungkasnya. (RED)
