MINAHASA (Detikgo.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, secara virtual pada Senin 26 Mei 2025.
Dalam kesempatan itu, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., Pemkab Minahasa siap mengawal dan mempercepat implementasi program nasional, khususnya dalam pengendalian inflasi serta distribusi pangan strategis.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung sepenuhnya kebijakan pusat. Kami terus mengupayakan optimalisasi distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan demi melindungi daya beli masyarakat,” ungkap Watania.
Dalam Rakornas terungkap bahwa perekonomian nasional tumbuh positif pada triwulan I tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 4,87% year-on-year (yoy). Di Sulawesi Utara sendiri, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,62% yoy, mencerminkan kondisi regional yang lebih kuat.
Namun, tantangan di sektor pangan masih menjadi perhatian utama. Meski Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2025 di Sulut menunjukkan deflasi sebesar -0,40%, yang dipicu penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah, beberapa wilayah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih mengalami tekanan inflasi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kab Minahasa dan kabupaten lainnya, di mana fluktuasi harga komoditas strategis seperti Minyakita kerap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Misalnya, di Kab Sitaro dan Kab Boltim, harga Minyakita menjadi perhatian tersendiri.
Salah satu catatan penting dalam Rakornas adalah belum optimalnya capaian produksi pangan di Sulut. Contohnya, produksi bawang merah baru mencapai 2.751 ton, sementara kebutuhan mencapai 9.959 ton, sehingga dibutuhkan tambahan tanam seluas 743 hektare.
Komoditas lain seperti cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga masih mengalami defisit yang signifikan. Untuk itu, pemda didorong mempercepat program tanam dan distribusi guna menjaga stabilitas pasokan.
Selain itu, realisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut masih rendah, yakni baru 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah, termasuk Minahasa, diimbau segera mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat program stabilisasi harga dan ketersediaan pangan dapat dirasakan masyarakat luas.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di masa pemulihan pascapandemi. Stabilitas harga pangan, menurutnya, merupakan bagian integral dari strategi nasional menuju kesejahteraan masyarakat.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Minahasa, untuk memperkuat peran dalam menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Turut hadir mengikuti Rakornas secara daring dari Kab Minahasa, antara lain:
- Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa, Dr. Arody Tangkere, M.A.P.
- Kadis Kominfo Maya Kainde, S.H., M.A.P.
- Kepala BPKAD Joice Pua
- Kadis PUPR Daudson Rombon, S.T.
- Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes. serta jajaran OPD lainnya. (Red).
ADVERTORIAL
