“Indikasi adanya kongkalikong antara Pemerintah Desa dan BPD yang sengaja tidak melibatkan TPK dalam kegiatan pembangunan desa menjadi ancaman serius yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana desa. Praktik-praktik ini dapat merugikan masyarakat desa dan mengancam integritas pengelolaan dana desa”
(Yolanda Rachmat, Redaktur detikgo.com)
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa bukan sekedar singkatan, melainkan fondasi bagi kemajuan desa. TPK, yang terdiri dari beragam pihak seperti perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Mereka menjadi tulang punggung dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Legalitas TPK diatur melalui Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa yang mengatur tentang pembentukan, struktur, tugas, dan tanggung jawab anggota TPK. Dengan adanya SK, legalitas dan legitimasi TPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan desa menjadi jelas.
Meskipun tidak digaji seperti perangkat desa lainnya, TPK menerima insentif atau honorarium sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan desa. Meski sederhana, penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja keras mereka.
Peran TPK dalam pengadaan barang dan jasa di desa sangat penting. Mereka bertanggung jawab dalam merencanakan kebutuhan, melaksanakan pengadaan barang dan/jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, dan melaporkan evaluasi proses pengadaan. Dengan menjalankan peran ini dengan baik, TPK memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan dana desa.
Pemdes seharusnya melibatkan TPK dalam pengadaan barang dan jasa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses tersebut. Keterlibatan TPK membantu mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
BPD memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan Pemerintah Desa terhadap prosedur yang berlaku termasuk pelibatan TPK dalam kegiatan pembangunan di desa. BPD seharusnya meminta penjelasan, mendorong keterlibatan TPK, mengawasi proses pengadaan, memberikan rekomendasi, dan melakukan pengawasan pasca-pelaksanaan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Dalam konteks pengelolaan dana desa, BPD seharusnya fokus pada fungsi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan, peran BPD sebagai lembaga pengawas dan pembina sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di desa.
Regulasi yang mengatur tentang TPK di tingkat pusat, seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2016, memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan dana desa dan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian, peran TPK, legalitasnya, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan dari BPD menjadi fondasi penting dalam pembangunan desa yang transparan, efisien, dan berdampak positif bagi kemajuan desa.
Namun, indikasi adanya kongkalikong antara pemerintah desa dan BPD yang sengaja tidak melibatkan TPK dalam kegiatan pembangunan desa menjadi ancaman serius yang berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana desa. Praktik-praktik ini dapat merugikan masyarakat desa dan mengancam integritas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pembangunan desa yang berkelanjutan.
