DPD RI Dukung Daerah Otonomi Baru Nusa Utara, Stefanus Liow Minta Daerah Lebih Proaktif

SANGIHE, detikgo.com – Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ir. Stefanus BAN Liow, M.A.P., melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 18–19 Mei 2026 dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan daerah serta percepatan pembangunan kawasan kepulauan.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Senator asal Sulawesi Utara itu menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dinilai memiliki posisi strategis di kawasan utara Indonesia.

Bacaan Lainnya

Saat jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (18/05/2026) di Puncak Alfa. Stefanus Liow menjelaskan bahwa kunjungannya ke daerah ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab DPD RI. Ia mengatakan, kehadirannya di Sangihe bertujuan memastikan berbagai program pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Ir. Stefanus BAN Liow, M.A.P., mengadakan jumpa pers di Puncak Alfa

Menurutnya, Sangihe memiliki tantangan tersendiri mulai dari distribusi pangan, konektivitas antarwilayah, hingga pemerataan pembangunan. Karena itu, ia ingin melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kami datang untuk memastikan kondisi masyarakat di daerah kepulauan tetap menjadi perhatian nasional. Aspirasi masyarakat akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat pusat,” ujar Liow dalam pertemuan bersama wartawan.

Dalam kunjungannya diawali dengan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Tahuna bersama jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan pihak Bulog. Peninjauan dilakukan untuk memastikan stok kebutuhan pokok, khususnya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita, tersedia dalam jumlah cukup dan dapat menjangkau masyarakat.

Selain mengecek ketersediaan stok, Stefanus Liow juga memantau distribusi bantuan pangan bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi bahan pangan harus diperketat demi menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat.

Usai meninjau gudang Bulog, Stefanus Liow melanjutkan kunjungan ke Pasar Tradisional Tahuna untuk berdialog langsung dengan pedagang dan warga. Dari hasil pemantauan, harga sejumlah bahan pokok di pasar masih relatif terkendali. Beras SPHP dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara harga Minyakita juga masih berada pada kisaran normal.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi aktif antara pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.

Dalam dialog bersama masyarakat, Stefanus Liow juga menerima berbagai aspirasi terkait data penerima bantuan sosial yang dinilai masih belum akurat. Ia meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak.

Selain isu pangan, kunjungan kerja tersebut turut membahas aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Nusa Utara. Stefanus Liow kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat kepulauan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif dalam pelayanan publik.

Ia menjelaskan bahwa DPD RI tetap mendorong pembahasan berbagai regulasi yang berpihak pada daerah kepulauan, termasuk penguatan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurut Stefanus Liow, wilayah kepulauan seperti Sangihe memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, dan perkebunan yang harus didukung melalui kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada daerah perbatasan.

Ia pun mengajak pemerintah daerah agar lebih aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan program-program strategis dan kebutuhan prioritas masyarakat kepulauan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *