SANGIHE, detikgo.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengambil langkah strategis dalam menata sistem pelayanan pelabuhan melalui kesepakatan bersama penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang digelar di kawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tahuna, Jumat (01/05/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari, jajaran Forkopimda, serta Plt. Kepala UPP Kelas II Tahuna, Aries H. Marthin.
Agenda utama mencakup pencanangan sekaligus penandatanganan kesepakatan tarif untuk tiga komponen penting, yakni Biaya Penanganan Muatan (BPM), Pelayanan Jasa Pelabuhan Tertentu (PJPT), dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kesepakatan ini menjadi pijakan awal dalam menciptakan sistem tarif yang lebih transparan dan terstandar di wilayah pelabuhan Tahuna.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya keadilan dalam penetapan tarif agar mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kepastian biaya bagi pengguna jasa menjadi kunci utama dalam mendorong aktivitas pelabuhan yang baik.
“Kesepakatan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kita membangun sistem yang adil, tertib, dan memberi kepastian bagi semua pelaku di sektor pelabuhan,” ujarnya.
Menariknya, sebelum kegiatan inti berlangsung, para buruh pelabuhan lebih dulu menggelar aksi sosial dengan membersihkan area sekitar pelabuhan. Inisiatif ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan kerja yang bersih sekaligus mendukung gerakan nasional pelestarian lingkungan.
Pemerintah daerah berharap, melalui kolaborasi yang terus diperkuat antara pemerintah, aparat, dan pekerja pelabuhan, Pelabuhan Tahuna dapat berkembang menjadi pusat aktivitas logistik yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan di kawasan perbatasan utara Indonesia.
