MANADO, detikgo.com— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, S.E., dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Senin (27/10/2025).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam menstabilkan harga bahan pokok di wilayah timur Indonesia.
Tahun ini, GNPIP SULAMPUA mengusung tema “Sinergi Peningkatan Produksi dan Optimalisasi Distribusi yang Didukung Digitalisasi untuk Penguatan Ketahanan Pangan SULAMPUA.” Tema ini mencerminkan arah kebijakan nasional dalam memperkuat rantai pasok pangan melalui inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tendris Bulahari menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pusat, melainkan harus dijalankan dengan kerja nyata dari seluruh pemerintah daerah, termasuk kabupaten-kabupaten kepulauan seperti Sangihe.
“Sebagai daerah kepulauan, Sangihe menghadapi tantangan besar dalam distribusi pangan. Namun dengan dukungan program nasional dan pemanfaatan sistem digital, kami optimistis bisa memperkuat produksi lokal dan menjaga stabilitas harga di wilayah perbatasan,” ujar Bulahari.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan pertanian produktif, peningkatan kapasitas petani, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik dan distribusi bahan pokok. Menurutnya, langkah-langkah konkret ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam menekan potensi inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan GNPIP SULAMPUA turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bank Indonesia, Bulog, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, serta para anggota TPID kabupaten/kota se-wilayah SULAMPUA.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat koordinasi lintas daerah, memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil, serta mempercepat adopsi digitalisasi dalam sistem distribusi pangan.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” tambah Wakil Bupati.
Komitmen Pemkab Sangihe dalam mendukung GNPIP SULAMPUA sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Michael Thungari, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan menuju Sangihe yang Sejahtera dan Berbudaya.
Melalui partisipasi aktif dalam gerakan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan di wilayah perbatasan utara Indonesia.
(BENSA)
