Penataan Birokrasi Dan Relaksasi Dana PEN Jadi Prioritas : Pj. Bupati Sangihe Bertemu Mendagri

  • Whatsapp
Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (ist)

JAKARTA, detikgo.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk membahas sejumlah isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah, Kamis (16/01/2025).

Fokus utama pembahasan adalah upaya penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Sangihe serta pengajuan permohonan relaksasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati Wounde menyampaikan bahwa penataan birokrasi merupakan prioritas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan daerah. Langkah ini meliputi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi posisi-posisi jabatan yang kosong, serta rotasi jabatan yang dirancang guna mengoptimalkan peran organisasi.

“Penataan ini bertujuan menciptakan sistem birokrasi yang lebih profesional dan berkualitas dalam melayani masyarakat,” ujar Wounde.

Selain itu, Pj. Bupati juga memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Sangihe yang menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2025 akibat minimnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Sangihe mengajukan permohonan relaksasi Dana PEN agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam pelaksanaan program kerja prioritas.

“Relaksasi ini sangat penting agar kami dapat memanfaatkan dana transfer secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merespons positif usulan yang disampaikan oleh Pj. Bupati Sangihe. Mendagri menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu fokus utama pemerintah pusat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien. Terkait permohonan relaksasi Dana PEN, Mendagri berkomitmen untuk mempertimbangkan usulan tersebut sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daerah.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang diawali pada tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berharap koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dapat terus terjalin untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat Sangihe.

Wounde juga menegaskan bahwa hingga akhir masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, ia akan terus berjuang untuk kepentingan daerah yang dicintainya. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah bantuan yang berhasil diperoleh, seperti bantuan Penerangan Jalan Umum senilai kurang lebih Rp. 740 juta dari PT. PLN (Persero), serta bantuan untuk pelaksanaan HUT Daerah ke-600 dan Pesta Adat Tulude senilai kurang lebih Rp. 450 juta. Bantuan tersebut dinilai sangat berarti di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Potensi Sangihe adalah berkat dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Saat ini, meskipun keuangan sedang sulit, jika teman-teman berkomitmen, saya akan terus mendukung agar mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Namun, saya berharap jajaran Pemkab Sangihe terus meng-upgrade diri untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki daerah ini, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun potensi lainnya,” tutup Wounde.

(BENSA)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *