MANADO, detikgo.com – Lembaga Swadaya Masyarakat-Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) surati Badan Pemeriksa Keuangan. RI (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) diminta lakukan audit investigative dugaan korupsi pada 4 (Empat) Paket Proyek melalui metode e-Katalog di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara TA 2023.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP Inakor kepada wartawan, Senin (05/08/2024) pada saat akan menyambangi Kantor Kejati Sulut untuk konfirmasi surat yang di terima INAKOR dari Kejaksaan Agung bernomor R-2345/F.2/Fd.1/07/2024.
Ditegaskan oleh Rolly Wenas, bahwa maksud dan tujuan menyurati BPK RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Sulawesi Utara terhadap empat paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Minahasa Utara yaitu, Preservasi Jalan Ruas Kolongan – Kawangkoan – Sampiri, Preservasi Jalan Ruas Lembean – Marawas, Preservasi Jalan Ruas Warisa Ponto dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Depolsela, dimana ke empat paket pekerjaan tersebut terindikasi pelaksanaan pengadaannya tidak sesuai ketententuan sehingga diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
” Oleh karena itu, kami mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan audit khusus terhadap ke empat paket pekerjaan tersebut, dan menjadikan temuan tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan penindakan,” ucap Rolly Wenas.
Ditambahkan oleh Rolly Wenas bahwa untuk pekerjaan jalan Preservasi Jalan Ruas Lembean – Marawas senilai 22 Miliar telah dilaporkan oleh LSM Inakor bersama LSM LAMI Sulut ke Polda Sulut pada 12 Juli 2024.
Rolly juga mengajak kepada BPK, APIP serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk sama-sama meninjau lokasi dan melihat langsung ke empat paket pekerjaan tersebut. (SPAN)
