MANADO (detikgo.com)- Kebijakan Pemerintah Kota manado terkait pemblokiran kartu kesehatan KIS/BPJS Warga manado, di pertanyakan ketua PWI Sulut Drs Voucke Lontaan Hari Sabtu, 16 Oktober 2021.
Menurut Voucke, informasi yang diterima pemblokiran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kota Manado.
“Ini kok heran KIS/BPJS kesehatan setahu saya dibiayai dengan menggunakan dana APBN, kenapa Pemkot Manado dalam hal ini Wali Kota Manado membuat kebijakan sepihak memblokir KIS warga yang diperoleh lewat program Presiden Ir Joko Widodo. Apalagi ini masalah kemanusiaan,” tegasnya.
Pemblokiran juga dilakukan sepihak, tanpa pemberitahuan kepada masyarakat umum pemilik kartu tersebut. “Salah satu contoh saya, sewaktu masuk rumah sakit tidak mendapat perawatan medis. Padahal saya sangat berharap dengan kartu itu bisa dirawat. Nanti diberikan dana deposito baru dilayani. Bukan cuma saya yang mengalami hal serupa, ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan kebijakan tersebut,” ujar nya.
Voucke juga mempertanyakan, penyaluran dana kesehatan untuk Kartu KIS BPJS kesehatan dikemanakan?. Sebab, sejumlah warga Pemegang Kartu KIS sudah diblokir oleh Pemerintah Kota Manado.
“Pemerintahan Kota Manado saat ini bukan mengsejahterahkan rakyat. Justru lebih membuat rakyat menderita. Contoh saja pemblokiran Kartu KIS dibidang kesehatan, padahal kesehatan sangat urgen. Saya siap bertanggungjawab apa yang saya sampaikan, karena saya alami sendiri ini fakta dan nyata, bukan hoaks, ” ujarnya saat di hubungi redaksi.(MGP)