JAKARTA (DETIKGO.COM)- Wakil Ketua Umum Bid Idiologi Dan Politik DPP Partai Hanura H Djafar Badjeber M,Si lewat Pokok Pikiran menuangkan Tulisan lewat Pemberitaan di media detikgo.com.
Spekulasi politik yang sebelumnya memprediksi Presiden Prabowo Subianto hanya akan bertahan selama dua tahun dalam masa pemerintahannya kini dipertanyakan. Narasi mengenai dugaan kesepakatan politik yang menyebut Prabowo hanya akan menjabat selama dua tahun sebelum digantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terbukti sebagaimana prediksi sejumlah kalangan. Senin, 16/11/2026.
Faktanya, setelah dua tahun pemerintahan berjalan, posisi politik Presiden Prabowo tetap bertahan. Skenario pergantian Presiden yang sempat ramai diperbincangkan justru tidak menjadi kenyataan.
Sebaliknya, dinamika politik yang berkembang kini mengarah pada persoalan berbeda, yakni isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada 12 November 2026.
Dalam informasi yang beredar, sehari sebelumnya, 11 November 2026, Gibran disebut menemui Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdanakusuma untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dikabarkan memberikan nasihat dan sejumlah pandangan kepada Gibran.
Di tengah dinamika itu, sejumlah anggota legislatif disebut tengah mempersiapkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, sebelum proses politik tersebut berkembang lebih jauh, Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Situasi politik pun bergerak cepat. Jika informasi tersebut terkonfirmasi secara resmi, persoalan berikutnya bukan lagi mengenai spekulasi siapa yang akan menggantikan Prabowo, melainkan siapa figur yang akan mengisi kursi Wakil Presiden.
PRABOWO MEMEGANG KENDALI DALAM PENGUSULAN CALON WAPRES
Djafar Badjeber mengatakan bahwa Konstitusi Negara kita telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden Ujar Politisi Nasional yang Juga Putra Sulut.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Kedua nama tersebut selanjutnya dipilih melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Artinya, pengusulan calon bukanlah ruang yang dapat diambil alih oleh partai politik, kelompok kepentingan, ataupun kekuatan politik tertentu, Ucap Djafar Badjeber.
Lebih Jauh, Politisi Senior Djafar Badjeber mengatakan, Partai politik tentu memiliki hak menyampaikan aspirasi dan pandangan. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada dalam kewenangan Presiden sebagaimana diatur konstitusi.
Karena itu, Presiden Prabowo sebaiknya diberikan ruang yang cukup untuk menentukan figur yang dinilai paling tepat. Jangan sampai proses pengisian jabatan Wakil Presiden justru berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan transaksi dukungan, Tuturnya.
JANGAN SAMPAI SALAH MEMILIH, WAPRES BISA MENJADI PRESIDEN
Memilih Wakil Presiden bukan sekadar mengisi kursi yang kosong. Jabatan tersebut memiliki konsekuensi politik dan konstitusional yang sangat besar.
Wakil Presiden bukan hanya pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam keadaan tertentu, Wakil Presiden dapat menggantikan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan kata Mantan Anggota MPR RI.
Konsekuensi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Oleh sebab itu Djafar Badjeber mengingatkan, Presiden Prabowo harus benar-benar cermat dalam menentukan dua figur yang akan diusulkan kepada MPR.
Faktor kedekatan politik semata tidak cukup. Figur yang dipilih harus memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman kenegaraan, serta pemahaman yang kuat terhadap visi, misi, dan program prioritas pemerintahan.
Keselarasan pandangan antara Presiden dan Wakil Presiden juga menjadi faktor penting. Pemerintahan membutuhkan kerja sama yang solid, bukan hubungan yang dibangun di atas kecurigaan, persaingan tersembunyi, atau kepentingan politik jangka pendek.
Sebab, apabila suatu saat Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden secara konstitusional akan menggantikannya hingga masa jabatan berakhir.
Jangan sampai keputusan politik hari ini justru menjadi persoalan bagi keberlangsungan pemerintahan di kemudian hari.
KEPUTUSAN KONSTITUSIONAL, BUKAN SEKADAR BAGI-BAGI KEKUASAAN
Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan sebagai persoalan konstitusional dan kepentingan negara, bukan sekadar pembagian jatah kekuasaan antarkelompok politik.
Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang dapat bekerja dalam satu garis kebijakan, memahami arah pembangunan nasional, dan mampu menjaga kesinambungan pemerintahan.
Partai politik boleh memberikan masukan. Tokoh politik boleh menyampaikan pandangan. Namun, Presiden harus memiliki keleluasaan untuk mengajukan dua nama yang menurut pertimbangannya paling tepat.
Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik. Di dalamnya melekat tanggung jawab besar terhadap masa depan pemerintahan dan negara.
Djafar Badjeber pun menegaskan, Kursi Wakil Presiden bukan ruang kompromi kepentingan sesaat. Prabowo harus memilih dengan pertimbangan kenegaraan, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas pemerintahan, melainkan juga masa depan kepemimpinan nasional, Tegasnya. (Red)





