BOLMONG, detikgo.com – Meski Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah mengeluarkan himbauan resmi terkait distribusi gas elpiji (LPG) 3 kg untuk memastikan subsidi tepat sasaran, kelangkaan gas “melon” yang diperuntukkan khusus masyarakat miskin terus terjadi.
Di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, keberadaan empat pangkalan gas yang beroperasi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan rentan memicu konflik antar warga.
Sejumlah warga yang mendatangi detikgo.com pada Selasa (10/3/2026) menyampaikan keluhan sekaligus kekesalan mereka terkait persoalan yang dihadapi.
“Kami pernah antri gas di pangkalan di Dusun 4 dan nyaris bentrok dengan ibu-ibu lain yang juga lagi antri gas. Mereka melarang kami untuk antri gas di sana dan menyuruh kami untuk beli gas di pangkalan yang berlokasi di Dusun 1 saja. Padahal kami juga sering tidak mendapat gas di pangkalan yang ada di Dusun 1,” keluh Ibu Sum yang dibenarkan oleh beberapa ibu lainnya.
Seorang ibu warga yang enggan menyebutkan namanya juga mengaku kesulitan mendapatkan stok. “Saya beberapa kali coba beli gas di pangkalan yang berada di Dusun 1 tapi stock-nya selalu habis, padahal mobil pengantar gas belum juga datang. Menurut pihak pangkalan, tempatnya sudah penuh dengan tabung kosong yang dititipkan oleh pembeli,” ujarnya.
Ironisnya, upaya menitipkan tabung kosong untuk mendapatkan alokasi gas pada jadwal berikutnya juga sering ditolak. “Kami datang pagi-pagi mau titipkan tabung, tapi langsung ditolak katanya titipan tabung sudah banyak. Sebelumnya juga begitu, dan sekarang malah bilang gas sudah habis padahal mobilnya belum datang sama sekali. Bagaimana bisa habis kalau mobil pengantar gasnya saja belum masuk?” keluh seorang ibu lainnya.
Kekesalan juga diutarakan oleh Ibu Siti. “Benar, kami jadi serba salah. Datang sesuai jadwal distribusi katanya gas sudah habis karena banyaknya tabung titipan, giliran kami mau menitipkan tabung kosong untuk jadwal berikut jawabannya sama, titipan sudah penuh juga padahal itu masih ada selang berapa hari sebelum jadwal mobil pengantar gas masuk. Ini kan aneh. Lantas siapa yang menitipkan tabung-tabung kosong itu,” ketusnya.
Meskipun pangkalan selalu menyatakan stok habis, penjual pengecer tetap menyediakan gas dengan harga jauh di atas standar. “Harganya bisa sampai Rp65 ribu per tabung,” ungkap salah satu warga.
Hal ini bertentangan dengan himbauan pemerintah kabupaten yang menetapkan dua poin utama: pertama, pangkalan tidak boleh menjual gas LPG 3 kg selain kepada penerima subsidi; kedua, pangkalan diimbau tidak menjual ke warung pengecer namun langsung ke konsumen, dengan sanksi pemutusan kerja sama bagi agen yang melanggar.
Menurut masyarakat, himbauan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa pengawasan langsung. “Harap Pemerintah Kabupaten dan Polres bekerja sama untuk memeriksa dan memantau langsung pelaksanaan distribusi gas di setiap pangkalan. Kita ingin gas bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan harga yang sesuai,” tegas salah seorang tokoh masyarakat di Desa Ikhwan.
Masyarakat juga mengharapkan seleksi pengguna gas LPG 3 kg diperketat, mengingat penyalahgunaan distribusi sering menjadi biang kerok kelangkaan bagi masyarakat bawah. Kebutuhan dasar seperti gas elpiji harus terpenuhi dengan layak dan adil; tidak boleh ada kelompok mana pun yang menyalahgunakan sistem subsidi untuk keuntungan pribadi.
Hingga berita ini ditayangkan, detikgo.com terus berupaya melakukan konfirmasi terkait keluhan masyarakat kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bolmong, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan yang jelas.
